Gaji Guru SMA/SMK Dari Provinsi Terealisasi

by admin / 03 Feb 2017 / Lihat Video Disini
#

Keterangan Gambar : Dayang Budiati

 

SAMARINDA - Mendukung dan melaksanakan amanat Undang Undang (UU) 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan kebijakan kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi, ternyata berjalan baik dan lancar.

Terbukti, sejak gaji para tenaga guru dan administrasi yang statusnya Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS kini telah terealisasi di seluruh kabupaten/kota se Kaltim. Selanjutnya, dengan beralihnya pengelolaan tenaga guru SMA/SMK dan staf administrasi ke Provinsi diharapkan kualitas dan mutu pendidikan jenjang tersebut semakin baik.

“Alhamdulillah gaji para guru SMA/SMK dan staf administrasi yang ASN sudah terealisasi secara menyeluruh di kabupaten/kota. Diharapkan, dengan terealisasi gaji tersebut dapat memberikan motivasi para guru untuk terus mendidik dengan baik,” kata Kepala Dinas Pendidikan Dayang Budiati didampingi Kepala Bidang Ketenagaan Idhamsyah, Kamis (2/2).

Dayang mengatakan, selain gaji tentu sertifikasi hingga insentif guru serta Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) selanjutnya diharapkan dapat juga terealisasi dengan baik. Tetapi, saat ini, hal itu masih dalam proses pendataan administrasi.

Diharapkan, dengan pengalihan pengelolaan kewenangan SMA/SMK ke Provinsi dapat membantu Pemerintah Pusat mewujudkan SDM berkualitas di Negara ini. “Kita berharap penyelenggaraan pendidikan semakin baik di masa akan datang. Khususnya di jenjang SMA/SMK ketika dikelola Provinsi,” jelasnya.

Untuk diketahui data jumlah guru SMA baik ASN maupun Non ASN sebanyak 3.578 orang. Kemudian guru SMK baik ASN dan Non ASN sebanyak 2.968 orang. Sedangkan data tenaga administrasi SMA ASN maupun Non ASN sebanyak 792 orang. Sedangkan staf administrasi SMK ASN dan Non ASN sebanyak 641 orang. Sementara data pengawas SMA/SMK sebanyak 112 orang. Total data guru baik ASN maupun Non ASN serta staf administrasi sebanyak 8.091 orang.

“Sesuai arahan Gubernur Awang Faroek Ishak, tentu kesejahteraan dan kualitas guru tetap akan menjadi prioritas utama dalam program Pemprov Kaltim,” jelasnya. (jay/sul/humasprov)