Pengukuhan DPP Ikapakarti Kaltim Periode 2016-2020

by admin / 10 Jan 2017 / Lihat Video Disini
#

Keterangan Gambar : Gubernur Awang Faroek Ishak dan Sri Sultan Hamengkubuwono X usai pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi (DPP Ikapakarti) Kaltim periode 2016-2020. (fajar/humasprov)

 

Gubernur : Utamakan Rakyat, Jangan Sibuk ke Politik

SAMARINDA - Resmi sudah kiprah Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi (DPP Ikapakarti) Kaltim periode 2016-2020 setelah dikukuhkan oleh Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dan Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Pelindung DPP Ikapakarti Kaltim.

Pengukuhan dipusatkan di halaman parkir Komplek Stadion Madya Sempaja Samarinda, Sabtu malam (7/1). Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan Wayangan Semalam Suntuk bersama dalang tersohor yang juga Bupati Tegal Ki Enthus Susmono dengan membawakan judul wayang Lahire Bimo Seno.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak secara khusus menegaskan agar pengurus Ikapakarti konsisten dalam visi dan misi yang dibangun organisasi tersebut, dengan tujuan mampu membina warga Jawi di Kaltim meraih kesejahteraan dan menciptakan hidup damai di Bumi Etam Kaltim. Artinya, Ikapakarti lebih fokus terhadap pembinaan SDM dari pada sibuk ke area politik praktis.

“Saya minta pengurus yang baru dikukuhkan jangan masuk ke wilayah politik. Ikapakarti harus mampu membina warganya, sehingga menciptakan rasa aman dan damai di daerah ini,” kata Awang Faroek Ishak.

Dari jumlah 3,7 juta jiwa penduduk di Kaltim, masyarakarat Jawi dinilai cukup banyak di daerah ini, yakni lebih dari 30 persen dari jumlah penduduk Kaltim. Karena itu, dengan jumlah tersebut diharapkan masyarakat Jawi atau Jawa dapat menciptakan rasa aman di daerah ini.

Apalagi, kondisi keamanan di Kaltim semakin tahun semakin baik. Awang menilai tidak ada konflik yang terjadi di daerah ini, baik dari sisi agama, sosial dan suku. Bahkan, masyarakat Jawa dinilai mampu menciptakan rasa aman di daerah. Karena, tidak ada masyarakat Jawa yang menciptakan konflik di Kaltim.

“Jadi sebagai warga pendatang, warga Jawa harus memiliki komitmen hidup. Di mana bumi di pijak, di situ langit dijunjung.  Kami yakin orang Jawa sangat taat kepada hukum,” jelas harap Gubernur.

Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, Kaltim memiliki peradaban tertua di Indonesia, yakni sejak berdirinya kerajaan Mulawarman pada abad ke-4 sebelum kerajaan Mataram tumbuh berdiri. Karena itu, momentum pengukuhan tersebut dapat menjadi pemersatu  peradaban yang lama tidak bertemu.

Sultan berharap hubungan antara warga Jawa dengan warga lainnya selalu rukun dan damai. Artinya, Ikapakarti berdiri tegak dengan filosofi yang sama, yaitu mampu menghasilkan harmonisasi di Bumi Etam.

“Warga Jawa saya minta untuk saling menghargai satu dan lainnya. Sebagai sesuatu yang baik bagi kehidupan, maka akan menjadi sumber kemajuan. Karena itu, secara khusus saya meminta pengurus Ikapakarti untuk tidak masuk dalam wilayah politik, sehingga pengurus fokus terhadap pengembangan masyarakat Jawa,” jelasnya.

Masyarakat Jawa diminta tidak melupakan nilai-nilai budaya yang telah tertanam dalam bangsa Indonesia. Karena melupakan budaya, hanya akan menciptakan Indonesia tumbuh tanpa jiwa dan identitas yang pada akhirnya bangsa ini tidak akan memperoleh hasil pembangunan kebudayaan yang konstruktif, visioner, antisipatif, progresif, kritis dan berkelanjutan.

Ketua Umum DPP Ikapakarti Kaltim yang juga Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi mengatakan, pengurus siap menjalankan organisasi sesuai dengan nilai luhur yang telah dibangun para pendiri Ikapakarti.

“Sebagai organisasi masyarakat dan independen, Ikapakarti tetap netral dan tidak terpengaruh terhadap politik praktis. Semua ini, bertujuan agar mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Tanah Jawa di Bumi Etam Kaltim,” jelas Rusmadi.

Ikapakarti siap hadir dalam kehidupan masyarakat di Kaltim. Apalagi, di Kaltim Ikapakarti didukung 38 paguyuban dari Brebes hingga Banyuwangi ada di Bumi Etam Kaltim. Pengurus berkomitmen untuk mensejahterakan warga Jawa, kemudian memberikan perlindungan hukum bagi warga Jawa di Kaltim serta melestarikan seni dan budaya Jawa.

“Seluruh masyarakat Jawa di Kaltim dari berbagai bidang usaha diminta untuk bersama membangun daerah ini, agar bersama menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin baik menuju daerah maju, aman dan damai serta sejahtera,” jelasnya. (jay/sul/ri/humasprov)