Kalimantan Timur
333 IUP Sudah Terbit SK Pencabutan

Rusmadi (tengah) saat memberikan keterangan pers terhadap penerbitan SK pencabutan ijin usaha pertambangan di Kaltim.(rosehan/humasprov kaltim)

 

333 IUP Sudah Terbit SK Pencabutan

 

SAMARINDA –  Dari 809 ijin usaha pertambangan (IUP) yang berpotensi untuk dicabut maka sebanyak 333 ijin sudah terbit surat keputusan pencabutan oleh Gubernur Kaltim. Jumlah SK pencabutan IUP di daerah itu diungkapkan Ketua Tim Penataan Perizinan Usaha Pertambangan (TP2UP) Kaltim Dr H Rusmadi dalam konferensi pers di Samarinda, Selasa (31/10).

 

Menurut dia, IUP di Kaltim sebanyak 1.404 ijin terdiri IUP eksplorasi berjumlah 665 ijin, IUP operasi produksi 560 ijin, kuasa pertambangan 168 ijin dan IUP PMA 11 ijin. “Ijin yang sudah dicabut gubernur, bupati dan walikota sebanyak 168 ijin, sehingga hingga 30 Oktober ini total sekitar 501 ijin atau 61,93 persen,” ungkap Rusmadi. 

 

Dijelaskan sejauh ini Dinas ESDM Kaltim telah mengusulkan ke Biro Hukum Setptov Kaltim untuk dicabut sebanyak 406 IUP (non CnC 394 ijin dan CnC 12 ijin). Sementara SK pencabutan yang sudah terbit sebanyak 333 IUP terdiri non CnC sejumlah 321 ijin dan CnC sebanyak 12 ijin.

 

Masing-masing Penajam Paser Utara dan Paser sebanyak 14 IUP, Berau 32 ijin, Kutai Timur 63 ijin dan Samarinda 13 ijin serta terbanyak di Kutai Kartanegara mencapai 197 ijin. Selain terbit SK pencabutan juga masih dalam proses penandatanganan  Gubernur Kaltim 16 IUP terdiri Kutai Kartanegara 3 IUP dan Kutai Timur 13 IUP.

 

Khususnya saat ini masih dalam proses pembuatan SK pencabutan 3 IUP  terdiri Kutai Kartanegara 2 IUP dan Kutai Barat 1 IUP termasuk evaluasi pembuatan SK 54 IUP.    “Proses selanjutnya yakni melakukan pencabutan ijin sejumlah 308 IUP hingga November. Dimana evaluasi tim hingga periode 30 Oktober terdapat 809 ijin berpotensi dicabut,” ungkap Rusmadi. 

 

Hadir mendampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Diddy Rusdiansyah dan Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas ESDM Kaltim Gunung Joko serta juru bicara Gubernur Kaltim Hendro Prasetyo. (yans/sul/ri/humasprov)

 

Berita Terkait