Kalimantan Timur
Awang Minta Izin Pembangkit Listrik Dipermudah


JAKARTA - Pemprov Kaltim terus berupaya melakukan koordinasi hingga tingkat pemerintah pusat untuk memberikan kemudahan perizinan pembangunan pembangkit listrik. Kehadiran pembangkit listrik masih sangat dibutuhkan karena hingga saat ini Kaltim masih mengalami krisis listrik.

Permasalahan tersebut disampaikan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak pada sarasehan nasional dengan tema membangun Indonesia dari daerah berbasis sumber daya alam yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo serta Gubernur seluruh Indonesia pada Rabu (3/8) malam di Gedung Bank Indonesia, Jakarta.

Gubernur Awang Faroek menegaskan, bahwa tidak selayaknya Kaltim mengalami krisis listrik, karena Kaltim adalah lumbung energi nasional dengan sumber daya alam yang berlimpah, minyak dan gas serta batubara. 

"Kaltim dikenal sebagai lumbung energi nasional. Tapi, kenyataannya kita kekurangan listrik," sindir Awang. 

Dia juga menyoal program pembangunan listrik  35 ribu megawatt hanya di Pulau Jawa dan Bali. "Kaltim dikatakan sebagai lumbung energi. Saya sempat protes, tapi bukan berarti saya tidak mendukung. Di Batang, Jawa Tengah dibangun 1.000 megawatt, mengapa tidak dibangun di Kaltim saja?" tanya Awang lagi.

Menurutnya, pembangunan pembangkit listrik memang sudah seharusnya dibangun di Kaltim, karena batu bara dan migasnya berasal dari Kaltim. Pemprov sendiri telah lama berkeinginan membangun pembangkit listrik. 

"Kita sudah mengimbau kepada semua perusahaan pertambangan batu bara untuk bangun pembangkit di mulut tambang. Bahkan, kita juga akan membangun pembangkit listrik dari gas. Namun, permasalahan izin yang cukup lama. Bahkan, jika berurusan dengan PLN susahnya bukan main. PLN yang menjadi kendala selama ini," kata Gubernur yang malam itu didampingi Asisten Ekonomi Pembangunan, Ichwansyah.

Awang meminta, agar pemerintah pusat membuat suatu kebijakan yang dapat memberikan kewenangan terkait permasalahan listrik ini kepada daerah.

"Kalau kewenangan diberikan kepada daerah, saya jamin, permasalahan listrik di Kaltim maupun wilayah lainnya bisa segera tuntas," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaslan, bahwa permasalahan yang dihadapi Kaltim terkait kesulitan listrik akibat sulitnya berurusan dengan PLN memang tidak mudah. Namun, dirinya akan membantu untuk menuntaskan permasalahan listrik tersebut.

"Saya sepakat dengan pembangunan pembangkit listrik ini. Kita bisa bicarakan ini. Kalau memang kesulitan dengan PLN, nanti kita bicara dengan PLN. Tapi, saya tahu, kalau urusan dengan PLN, pasti tidak mudah. Saya akan ikut membereskannya. Aturan itu memang  harus direformasi agar daerah tidak mengalami kesulitan lagi," katanya.

Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo berpendapat, saat ini urusan listrik di Indonesia masih menjadi monopoli PLN. Sementara proses perizinan dinilai sangat berbelit-belit.

"Kenapa PLN tidak memotong birokrasinya. Seperti Angkasa Pura. Ada Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Mengapa tidak dibuat PLN I dan PLN II. Padahal dengan dipotongnya birokrasi itu nantinya izin menjadi tidak terbelit-belit dan memang itu harus direformasi," katanya. (rus/sul/es/humasprov)

Berita Terkait