Kalimantan Timur
BPKP2DT Wacanakan Pembentukan Tim Penegak Kebangsaan Perbatasan

SAMARINDA–Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) mewacanakan pembentukan  sebuah Satuan Tugas (Satgas) yang dapat  menginformasikan berbagai masalah secara dini dan berbagai kegiatan di perbatasan Kaltim dengan Malaysia.

Wacana ini dimunculkan oleh Kepala BPKP2DT Kaltim, Frederik Bid, dengan tujuan memupuk rasa kebangsaan pemuda dan pemudi Kaltim di daerah yang memiliki garis batas langsung dengan negara tetangga Malaysia.

“Satgas ini nantinya bernama Tim Penegak Kebangsaan Perbatasan  yang berfungsi sebagai mitra  pemerintah daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Frederik ujarnya.

Tugas dan fungsi Satgas ini adalah menghimpun dan  menginformasikan masalah-masalah perbatasan. Tidak itu saja, Satgas ini juga dapat membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, budaya dan lainnya.  

Apalagi, ujar Frederik, masyarakat di perbatasan Indonesia dan Malaysia Timur adalah masyarakat serumpun. Bahkan, tidak jarang satu keluarga di Kaltim memiliki keluarga di Malaysia dan begitu pula sebaliknya.

“Satgas ini akan menjembatani dan menghimpun data dan masalah secara dini, sehingga kehidupan di perbatasan dapat aman dan damai,” harapnya.

Diakuinya, memang perlu dipikirkan pemberian insentif untuk para anggota Tim Penegak Kebangsaan ini sebagai bentuk perhatian dan penghargaan kinerja tim yang dibantuk dari pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat.

Dia mencontohkan, saat ini Dinas Sosial telah memiliki Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Badan penanggulangan Bencana memiliki Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang tugasnya penanganan bencana baik sosial dan bencana alam.

Apalagi Kaltim memiliki banyak  pos lintas batas perbatasan, yakni  Pos Lintas Batas Darat (PLBD) dan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) yang semuanya  dijaga oleh pasukan TNI.   

Seharusnya lanjut Frederik,  pos lintas batas ini juga melibatkan lembaga lain karena yang diawasi tidak saja keamanan melainkan juga perdagangan, imigrasi, karantina dan keamanan atau yang dikenal dengan istilah Custom, Immigration, Quarantine dan Security (CIQS).

“Intinya kita ingin bentuk dulu Tim Penegak Kebangsaan ini sebagai mitra pemerintah daerah tidak saja untuk meredam masalah sosial tetapi juga sebagai mitra dalam menyebarkan hasil-hasil pembangunan,” harapnya. (yul/hmsprov)


 

Berita Terkait