Kalimantan Timur
Disetujui Program REDD+Berbayar Kaltim Harus Buktikan Kinerja

Dirjen PPI Nur Masripatin (tengah) bersama Gubernur Awang Faroek dan Asisten Ekonomi Pembangunan Pemprov Kaltim H Ichwansyah saat menyampaikan materi pada Sosialisasi NDC bertema Peran Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Target NDC di Kaltim. (rosehan/humasprov kaltim)

 

Disetujui Program REDD+Berbayar Kaltim Harus Buktikan Kinerja

 

BALIKPAPAN – Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nur Masripatin membenarkan Kaltim saat ini menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah disetujui untuk pelaksanaan program Reduce Emissions Deforestation and Forest Degradation (REDD)+ berbayar. Tahapannya saat ini memang sedang berproses. Di Indonesia memang baru satu yang sudah disetujui. Inipun baru pada tahapan disetujui. 

 

“Selanjutnya, Kaltim harus membuktikan. Karena nanti pembayaran dilakukan atas kinerja. Setelah persetujuan ini Kaltim harus menunjukkan kinerja bahwa sudah benar-benar bekerja untuk mengurangi emisi,” kata Nur Masripatin, Selasa (26/9). Saat ditanya berapa nominal Dolar yang akan diterima Kaltim setelah REDD+ berbayar ini disetujui, dia menyebut hingga saat ini proses negosiasi masih terus berlangsung, sebab tahapan-tahapan negosiasi terus dilakukan.

 

“Harga terendah ada yang U$ 1 perton. Kita pasti tidak mau. Kisarannya bisa hingga U$ 25  perton. Itu kalau benar-benar sampai resiko emisi karbonnya tidak ada. Semakin tinggi resikonya, maka semakin rendah pula harganya,” ujar Nur Masripatin. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sedang menghitung  kontribusi daerah-daerah di Indonesia dalam konteks NDC. Penghitungan dilakukan sesuai sektor.

 

Missal kehutanan, Kaltim merupakan daerah REDD+.  Di Indonesia saat ini juga sedang dipetakan,  berapa wilayah yang hutannya masuk REDD+ dan bukan REDD+.  “Salah satunya dari situ kita bisa menghitung kontribusi daerah,” lanjutnya.

 

Kinerja daerah akan diukur dan secara konsisten akan dilaporkan. Sebab itu diperlukan peningkatan kapasitas di semua lini,  pusat dan daerah agar komitmen pelaksanaan dilakukan secara konsisten. “Kami urus dari tingkat RW sampai global. Kami harap daerah juga berperan aktif. Dan kami berencana memasukkan ini dalam bagian penilaian penghargaan Adipura,” ujarnya. (sul/ri/humasprov)

 

Berita Terkait
Government Public Relation