Kalimantan Timur
Dispenda Terus Gali Potensi PAD Kaltim

* Dekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat  

 

SAMARINDA-Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Tren penerimaan PAD terus meningkat sejak 2009 hingga 2012. PAD Kaltim 2012 mencapai Rp4,6 triliun, dimana kontribusi terbesar bersumber dari pajak daerah sebesar Rp4,48 triliun dan sisanya bersumber dari retribusi daerah.  

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) H Eddy Kuswadi, didampingi Sekretaris Dispenda M Sofyan dan Kabid Pajak Daerah H Busriansyah, mengungkapkan salah satu indikator otonomi daerah (otda) dikatakan berhasil dilaksanakan pada suatu daerah adalah jika nilai PAD mendekati atau bahkan melebihi nilai dana perimbangan yang diberikan pusat.  

"Keberhasilan otda di Kaltim terlihat dengan kemampuan ekonomi daerah yang cukup baik, daya beli masyarakat tinggi, realisasi investasi yang tinggi, PDRB nya naik, dan artinya penduduk miskin berkurang. Peningkatan PAD juga korelasinya untuk membiayai pengeluaran Pemprov Kaltim khususnya untuk pembangunan di Kaltim," kata Eddy di ruang kerjanya, Senin (21/1).  

Eddy menjelaskan Dispenda terus menggali potensi PAD di Kaltim, yang didasarkan pada UU No. 28/2010 tentang pajak dan retribusi daerah. Salah satu sumber PAD Kaltim adalah pada pajak daerah, yang memiliki empat komponen, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Bawah Tanah/Air Permukaan (P-ABT/AP).  

Realisasi penerimaan pajak daerah 2012 sebesar Rp4,48 triliun, yang terdiri dari PKB Rp627,92 miliar, BBN-KB Rp1,09 triliun, PBB-KB Rp2,76 triliun dan P-ABT/AP Rp5,83 miliar. Jumlah tersebut melampaui target Dispenda untuk penerimaan pajak daerah 2012, yakni Rp3,86 triliun.  

"Pajak air permukaan masih perlu digali lagi potensinya, karena cukup banyak perusahaan yang menggunakan air permukaan untuk kegiatan-kegiatan mereka," ucap Eddy.   Untuk itu, menurut dia, pada akhir pekan lalu Dispenda melakukan launching sejumlah program Samsat dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah Samsat Terapung atau Speed Boat Delivery Order yang khusus melayani permintaan masyarakat di bantaran sungai Mahakam.    

"Speed boat delivery order akan berlabuh di Pelabuhan KPLP, Mangkupalas, Harapan Baru dan Sungai Lais. Selain itu, Speed boat juga dimanfaatkan untuk pengawasan pajak air permukaan, seperti di daerah Kembang Janggut, dimana didaerah tersebut air permukaan banyak dipakai oleh komponen-komponen perusahaan," jelasnya.  

Selain itu, lanjut dia, Dispenda akan terus berinovasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Launching Samsat Keliling, Samsat Kampus, Sepeda Motor Delivery Order dan Speed Boat Delivery Order oleh Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak merupakan bagian dari upaya Dispenda yang meraih penghargaan terbaik kedua SKPD Inovatif di lingkungan Pemprov Kaltim.  

"Penekanan kita adalah pada pelayanan, kita berusaha untuk meningkatkan pelayanan yang sudah ada agar lebih baik lagi. Kita berpacu dengan waktu untuk mengejar dalam hal memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Agar tidak ada keluhan dari masyarakat," tambahnya.  

Eddy mengimbau kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan semaksimal mungkin program pelayanan yang diberikan oleh Dispenda sehingga masyarakat dapat membayar pajak tepat waktu. Ia menegaskan tidak ada biaya tambahan atau pungutan diluar pajak yang harus dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak.  

"Intinya kami melayani, tidak ada pungutan tambahan. Jika ada oknum aparat kami yang meminta pungutan dari pelanggan, maka akan langsung ditindak dan diminta pertanggungjawabannya," tegasnya.(her/hmsprov).

Berita Terkait