Kalimantan Timur
Edi Damansyah Plt Bupati Kukar Gubernur: Roda Pemerintahan Harus Tetap Berjalan

Gubernur Awang Faroek dan Plt Bupati Kukar Edi Damansyah memberi penjelasan kepada wartawan usai penyerahan SK Penugasan Plt Kukar. (fajar/humasprov kaltim)

 

Edi Damansyah Plt Bupati Kukar Gubernur: Roda Pemerintahan Harus Tetap Berjalan

 

SAMARINDA - Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar)  Edi  Damansyah  resmi  ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kukar  berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 131/13/B.PPOD.III/Tahun 2017 tentang Penugasan Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara.

 

Keputusan Gubernur didasari Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.64/4709/SJ tanggal 6 Oktober 2017, perihal Penugasan Wakil Bupati Kutai Kartanegara selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara. Surat Menteri Dalam Negeri terkait hal ini disampaikan Direktur Fasilitasi Kepala Daerah  dan DPRD Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik langsung kepada Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak.

 

Gubernur berharap Plt Bupati Kukar Edi Damansyah  dapat mengemban amanah, tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sehingga roda pemerintahan di Kukar berjalan seperti biasa, meski Bupati Rita Widyasari saat ini tengah menjalani proses hukum paska penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi perijinan perkebunan.

 

"Setelah penyerahan SK Plt Bupati Kukar ini,  saya berharap roda pemerintahan di Kukar tetap berjalan normal. Artinya tidak ada kekosongan pimpinan dalam pemerintahan, semua berjalan sebagaimana mestinya," kata Awang Faroek dalam arahannya usai penyerahan Surat Mendagri dan Surat Keputusan Gubernur Kaltim tentang Penugasan Pelaksana Tugas Bupati Kukar yang digelar di ruang Serbaguna Ruhui Rahayu kantor Gubernur Kaltim. Selasa (10/10).   

 

Dikatakan Awang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah yang sedang menjalani masa penahanan dilarang melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

 

"Kemudian pasal 66 ayat 1 huruf c menyebutkan, bahwa Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara," beber Awang. 

 

Pasal 91 ayat 2 huruf b juga menyebutkan bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya, sehingga perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penugasan Pelaksana Tugas Bupati Kukar.

 

"Maka terhitung mulai hari ini, Edi Damansyah sebagai wakil Bupati Kukar resmi menjadi Plt Bupati Kutai Kartanegara. Oleh karena itu Plt dalam melaksanakan tugas dapat menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita," pesan Faroek. 

 

Hadir dalam acara itu Asisten  Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltim Dr Hj Meiliana, Ketua DPRD Kaltim, ketua DPRD Kukar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten  Kutai Kertanegara,  kepala OPD tingkat provinsi Kaltim dan Kabupaten Kutai Kartanegara,  serta undangan lainnya.  (mar/sul/es/humasprov) 

 

Berita Terkait