Kalimantan Timur
Harapan Gubernur Tahun Depan Semua Daerah Raih WTP


 

SAMARINDA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltim memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  kepada delapan kabupaten/kota se-Kaltim yaitu Samarinda, Balikpapan, Kukar, Kutai Barat, Bontang, Kutai Timur, Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser. Sementara dua kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Kabupaten Berau dan Mahakam Ulu.  

Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak memberikan apresiasi dan selamat kepada pemerintah kabupaten/kota yang berhasil mempertahankan  opini WTP atas    Laporan  Hasil Pemeriksaaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016.

"Kami ucapkan selamat kepada daerah yang telah berhasil mempertahankan opini WTP.  Terus tingkatkan kinerja dan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat terus mempertahankan opini WTP," kata Awang Faroek Ishak, Rabu (31/5).  

Sementara bagi daerah yang belum mendapatkan opini WTP, lanjut Awang Faroek  harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Gubernur sangat yakin dengan kerja keras dan komitmen yang kuat semua komponen pemerintahan daerah WTP segera tercapai.  

Bagi  daerah yang belum berhasil, lanjut Awang Faroek, kiranya bisa mencontoh daerah-daerah lain yang lebih dulu berhasil. Mereka juga bisa meminta pembinaan dan supervisi dari  BPK  Perwakilan Provinsi Kaltim. BPK akan selalu siap memberikan dukungan dalam upaya  pengelolaan keuangan yang baik, sehingga daerah  yang tadinya  mendapat  opini WDP  pada tahun 2018 bisa meraih opini WTP.

"Saya harapkan 2018 semua daerah sudah harus meraih opini WTP, termasuk juga Pemprov Kaltim harus bisa mempertahankan WTP. Mudah-mudahan seluruhnya, tidak hanya provinsi juga seluruh kabupaten/kota semuanya bisa meraih opini WTP," tegas Awang Faroek.  

Guna mendapatkan kembali opini WTP,  Awang Faroek meminta kepada  seluruh  organisasi perangkat daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk bisa bekerja cepat menuntaskan program-program sesuai target.  

"Dalam pencapaian target program masing-masing OPD  yang perlu diperhatikan  adalah meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan sebagai bagian dari upaya  mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Awang Faroek. (mar/sul/es/humasprov)

Berita Terkait