Kalimantan Timur
Menunggu Kaltim Jadi Ibukota Negara

Gubernur Awang Faroek dan Presiden Jokowi. Berharap jadi ibukota negara. (dok/humasprov Kaltim)

 

Menunggu Kaltim Jadi Ibukota Negara

 

HARI ini genap 72 tahun Indonesia merdeka. Usia matang sebuah bangsa yang berdaulat. Satu harapan yang masih ditunggu wujudnya, adalah Kaltim jadi ibukota negara. Sejak periode pertama kepemimpinannya, Gubernur Awang Faroek Ishak sudah merancang konsep pembangunan pro rakyat yang tidak bertumpu pada kekuatan ekonomi berbasis sumber daya alam tak terbarukan (unrenewable resources).

 

Kaltim akan disulap menjadi provinsi dengan kekuatan ekonomi berbasis sumber daya baru terbarukan (renewable resources). Arah pembangunan pun bukan hanya fokus di perkotaan, tetapi prioritas daerah pedesaan, pedalaman dan perbatasan. Konsep pembangunan ekonomi hijau menjadi agenda utama Gubernur Awang Faroek. Baik saat masih didampingi H Farid Wadjdy maupun saat bersama wakil gubernur periode 2013-2018, HM Mukmin Faisyal.

 

Konektifitas melalui pembangunan infrastruktur terus dikembangkan untuk mendukung program pembangunan pertanian dalam arti luas dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) di berbagai bidang strategis diantaranya melalui program Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC), Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun dan pemberian pelayanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas 24 Jam di daerah-daerah terpencil dan pedalaman.

 

Meski berbagai program pembanguann sudah berjalan mulus dengan bejibun prestasi, pertumbuhan ekonomi Kaltim mengalami kontraksi dalam dua tahun terakhir. Struktur ekonomi Kaltim yang masih didominasi batubara dan migas, tak cukup kuat menahan gempuran saat terjadi resesi ekonomi global. 

 

Sementara pergerakan ekonomi Kaltim memberi pengaruh sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di regional Kalimantan. Pada 2015-2016 pertumbuhan ekonomi Kalimantan berada di kisaran 1,4 persen hingga 2 persen. Masih sangat rendah jika dibandingkan dengan Pulau Jawa dan Sumatra dimana rata-rata pertumbuhan ekonominya sebesar 5 persen. Kontribusi Jawa dan Sumatera untuk pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 81 persen, sedangkan Kalimantan masih sangat rendah.

 

Nah, ekonomi regional Kalimantan dan Indonesia Bagian Timur diprediksi akan bergerak cepat dan stabil selanjutnya, jika ibukota negara dipindah ke Kalimantan. Gubernur Awang Faroek pun segera bereaksi. "Kepada Presiden Jokowi, saya sudah mengajukan usulan agar Kalimantan Timur dipertimbangkan menjadi ibukota negara dan pusat pemerintahan Indonesia. Dari berbagai sisi dan secara fisik Kaltim mampu," yakin Awang Faroek saat kunjungan Jokowi, Juli lalu.

 

Pertama, Kaltim adalah provinsi yang dijamin bebas dari gempa dan belum pernah ada gempa. Tidak juga banjir jika nantinya daerah-daerah dataran tinggi yang akan dipilih menjadi lokasi pemerintahan negara. Soal lokasi, kata Awang terserah pemerintah pusat mau pilih dimana. "Tapi saya sarankan di Balikpapan atau Penajam Paser Utara. Estimasi lahan, kami siap hingga 300.000 hektar," sebut Awang lagi.

 

Soal infrastruktur, Awang juga sangat optimis. Pasalnya hanya Kaltim yang memiliki bandara  dengan fasilitas bertaraf internasional yakni Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Sedangkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang disebut-sebut juga menjadi alternatif, tidak memiliki bandara representatif seperti dimiliki Kaltim.

 

"Kita juga punya jalan tol, pelabuhan internasional di Balikpapan, kawasan industri masa depan di Balikpapan, PPU dan Maloy dan masih banyak lagi keunggulan Kaltim yang lain. Sebab itu, saya sangat yakin untuk Kaltim bisa menjadi ibukota negara dan ini akan menjadi catatan sejarah yang hebat," yakin Awang lagi. Jika Kaltim kelak benar-benar akan jadi ibukota negara, ekonomi Kaltim akan bergerak lebih baik dan Kaltim akan lebih sejahtera. "Ini akan jadi kado kemerdekaan yang luar biasa bagi rakyat Kaltim," tutup Awang. (sul/humasprov)

 

Berita Terkait
Government Public Relation