Kalimantan Timur
Moratorium Perkebunan, Pertambangan dan Kehutanan Awang : Jangan Wariskan Bencana

Gubernur Awang Faroek Ishak dalam kesepakatan bersama dengan para bupati/walikota se-Kaltim dalam pengelolaan tambang, beberapa waktu lalu. (dok/humasprov kaltim).

 

Moratorium Perkebunan, Pertambangan dan Kehutanan Awang : Jangan Wariskan Bencana

 

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan pemerintah tetap memberlakukan moratorium terhadap perijinan baru di sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan. Langkah itu dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk melakukan evaluasi sekaligus penertiban terhadap ijin-ijin usaha di sektor pertambangan, kehutanan maupun perkebunan.

 

Menurut dia, banyak ijin-ijin yang sudah diterbitkan namun ada yang digunakan tetapi lahan dimiliki tidak sesuai peruntukkannya dan ada tumpang tindih lahan bahkan kegiatan usaha tidak memperhatikan pelestarian lingkungan dan sosial. “Moratorium yang kami lakukan semata untuk penertiban dan evaluasi terhadap kegiatan usaha yang sudah memiliki ijin. Sebab, kami tidak ingin mewariskan masalah bahkan bencana bagi anak cucu kita di belakang hari,” katanya.

 

Awang menjelaskan salah satunya kegiatan usaha pertambangan batubara yang mendapat ijin dari kepala daerah yang menjadi kewenangan bupati maupun walikota. Di Kaltim lanjut Awang, terdapat 1.404 ijin usaha pertambangan dan setelah melalui evaluasi ternyata 809 ijin berpotensi dicabut.

 

Pemprov Kaltim  melalui Tim Penataan Perijinan Usaha Pertambangan Kaltim telah melakukan evaluasi dan kajian di lapangan yang akhirnya mengambil kesimpulan pencabutan. “Bagi kami perekonomian sangat penting tetapi lingkungan dan sosial perlu mendapat perhatian. Jangan sampai hanya untuk ekonomi kita mengorbankan masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

 

Karenanya, pemerintah mengambil kebijakan terkait kewenangan yang telah dilimpahkan ke provinsi sebagai upaya menertiban kegiatan usaha di sektor pertambangan batubara di daerah. “Terakhir ada sekitar 2,5 juta hektar lahan yang akan kita selamatkan apabila pencabutan atau penertiban ijin usaha pertambangan ini bisa dilakukan,” jelasnya.

 

Selain itu, di subsektor perkebunan banyak dikeluarkan ijin usaha namun yang mampu mengimplementasikan atau merealisasikan di lapangan hanya sedikit perusahaan. “Ijin baru kita stop dan evaluasi ijin-ijin yang sudah dipegang pengusaha perkebunan baik yang ijin guna usaha maupun ijin pinjam pakai atau ijin lainnya,” tegas Awang Faroek. Dia menambahkan sektor kehutanan yang memiliki ijin masih banyak namun tidak ada kegiatan usaha dan kedepan lebih dioptimalkan untuk kegiatan usaha pemerintah dan masyarakat sekitar hutan. (yans/sul/ri/humasprov) 

 

 

Berita Terkait
Government Public Relation