Kalimantan Timur
Pemprov Ajak Wartawan Mikir Otsus

 

Pemprov Ajak Wartawan Mikir Otsus

 

SAMARINDA-Kebijakan pemerintah pusat yang kurang berpihak ke Kaltim terkait penghapusan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun depan, menuai desakan masyarakat untuk menuntut pemberlakuan otonomi khusus (otsus). Tuntutan ini tidak berlebihan karena Kaltim adalah provinsi dengan kontribusi devisa yang sangat besar bagi negara.

Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekprov Kaltim H Bere Ali, mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa dorongan masyarakat saat ini sudah semakin menguat untuk tuntutan otonomi khusus.  Pemerintah akan memberikan dukungan asal tuntutan masyarakat dilakukan sesuai koridor konstitusi.

"Sekarang ini, tuntutan masyarakat untuk otsus kian ramai. Kita perlu mempelajari lebih matang, perlu tidaknya otsus ini. Pemerintah memberi dukungan, terserah kehendak masyarakat. Yang jelas, otonomi khusus itu tetap bagian dari NKRI dengan kekhususan tertentu," kata Bere Ali, usai membuka Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim, Sabtu lalu.

Menurut Bere, sebagai provinsi yang secara intensif terus memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak dan gas serta batubara, maka sangat wajar jika masyarakat Kaltim menuntut perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Bukan sebaliknya, menghapuskan DAU mempertimbangkan celah fiskal Kaltim. Padahal menurut Bere Ali, masih sangat banyak kebutuhan pembangunan yang tentunya sangat memerlukan dukungan anggaran yang juga sangat besar untuk pembangunan Kaltim.

Jika melihat besaran kontribusi Kaltim kepada negara yang demikian besar dari hasil eksploitasi sumber daya alam, maka sangat wajar bagi Kaltim untuk mendapatkan kekhususan, seperti Provinsi Papua dan Nangro Aceh Darussalam (NAD).

"Perjuangan akan terus kita lakukan. Kita minta wartawan untuk sama-sama berjuang. Diperlukan peran media dan kalangan jurnalis untuk bersama-sama memikirkan itu. Bagaimana pun otonomi khusus itu masih bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tegas Bere.

Dia menambahkan, tantangan ke depan masih sangat berat dan masyarakat masih banyak yang mengeluh. Masyarakat miskin di Kaltim pun saat ini masih sekitar 6 persen. Angka yang tidak sebanding dengan kontribusi Kaltim sebagai daerah penghasil. "Saya kira tidak pantas bagi daerah dengan kontribusi besar kepada negara, tetapi penduduknya masih banyak yang miskin. Dana pembangunan kita seharusnya ditingkatkan, bukan dikurangi," pungkas Bere Ali. (sul/hmsprov)

Berita Terkait