Kalimantan Timur
Pengelola Keuangan Harus Pahami Akuntansi Berbasis Akrual

SAMARINDA - Pemprov Kaltim melalui Badan Pendidikan dan Latihan (Bandiklat) Kaltim minta kepada para pengelola keuangan ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim dapat memahami dan mampu melaksanakan tugas menyusun laporan keuangan berbasis akrual sesuai peraturan serta mampu memahami kebijakan penerapan akuntansi berbasis akrual itu.

Hal itu disampaikan Kepala Bandiklat Kaltim Syafruddin Pernyata yang mewakili Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak saat membuka Diklat Keuangan berbasis akrual di lingkungan Pemprov Kaltim di Gedung Bandiklat Kaltim Samarinda Seberang, Selasa (17/5).

Menurut dia, untuk memberikan pemahaman tersebut sangat diperlukan Diklat agar pengelola keuangan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan serta dampak positif dalam rangka penyamaan persepsi dan pemahaman akan pentingnya penerapan akuntansi berbasis akrual.

"Ini adalah tahun ketiga yang sudah kita laksanakan. Diklat ini kita laksanakan karena pada setiap SKPD dan UPTD di lingkungan Pemprov Kaltim ada yang mengelola keuangan. Dalam peraturan yang ditetapkan pemerintah, pengelolaan keuangan itu harus standar akuntansi berbasis akrual," katanya.

Perlu diketahui, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun LKPD berbasis akrual dan kemudian terbitnya Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemda dan Pergub Nomor 19 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemprov Kaltim

"Dalam penetapan Pergub telah menunjukkan kesungguhan dan kesiapan Kaltim dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual. Karena itu, diperlukan kesiapan seluruh SKPD untuk dapat mengelola transaksi keuangan maupun dalam penyajian laporan keuangan sesuai standar yang ditetapkan," katanya.

Diakuinya, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim telah menemukan berbagai kelemahan dalam implementasi sistem keuangan berbasis akrual pada tingkat SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim.

"Karena itu, dengan digelarnya Diklat ini kami berharap para pengelola keuangan dimasing-masing SKPD dalam lingkup Pemprov Kaltim dapat pengetahuan dan keterampilan teknis yang cukup. Khususnya memahami kebijakan tentang penerapan akuntansi berbasis akrual, memahami gambaran umum akuntasi berbasis akrual serta memahami konsep dan siklus akuntansi. selain itu juga mampu melaksanakan simulasi akuntansi berbasis akrual," katanya. (rus/es/humasprov

Berita Terkait