Kalimantan Timur
Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan

Para kepala desa di Tabang diingatkan agar penggunaan dana desa dikelola secara transparan dan akuntabel. (fajar/humasprov kaltim)

 

Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan 

 

TABANG - Dana desa dari pemerintah pusat sudah cair. Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak  mengingatkan kepada  seluruh kepala desa (kades) agar berhati-hati menggunakan dana desa.

 

"Saya harapkan tidak ada penyimpangan dana dana desa. Saya ingatkan agar seluruh kepala desa dapat mengelola bantuan  dana desa dengan sebaik-baiknya. Pengelolaannya harus transparan dan akuntabel. Serta manfaatkan sesuai tujuan diberikannya dana desa desa," kata Awang Faroek Ishak saat berkunjung ke Tabang, Kutai Kartanegara, belum lama ini.  

 

Terkait dengan pengelolaan dana desa, gubernur berharap kepada masyarakat untuk ikut mengawal, sehingga pemanfaatannya tepat sasaran sesuai peruntukannya.  Melalui dana desa, setiap desa bisa secepatnya melaksanakan  pembangunan sesuai program  yang sudah direncanakan. Hal itu penting untuk memaksimalkan penyerapan dana desa. 

 

Dikatakan,  pengelolaan  bantuan dana desa harus sesuai aturan,  baik untuk proritas pembangunan infrastruktur yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, pembangunan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan.

 

"Kemudian  untuk  pemberdayaan masyarakat desa, antara lain untuk peningkatan kualitas proses perencanaan desa, peningkatan kapasitas kader pemberdyaan, mendukung kegiatan ekonomi desa dan untuk peningkatan kapasitas kelompok masyarakat," ujarnya.

 

Selain berhati-hati dalam pengelolaan dana desa, gubernur juga meminta agar setiap desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai upaya  untuk mendorong dan  menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui  berbagai program. 

 

Dengan pendirian Bumdes, lanjut Awang,  diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Serapan tenaga kerja diyakini juga akan lebih baik. Meningkatkan kreativitas dan membuka peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.  

 

"Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui Bumdes bertujuan untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif, serta  menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat," kata Awang Faroek. (mar/sul/es/humasprov)

 

 

Berita Terkait