Kalimantan Timur
Sinergi Program CSR dan Program JMK-KIS

 

Sinergi Program CSR dan Program JMK-KIS, Meiliana: Perusahaan Wajib Bantu Warga Sekitar

SAMARINDA - Kesehatan merupakan pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara. Setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejehteraan dirinya serta keluarganya.

Penegasan itu sampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim Dr Hj Meiliana SE pada pembukaan sinergi program Corporate Social Responcibility (CSR) dan program Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggrakan BPJS Kesehatan Kaltim di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (23/5).

Meiliana mengatakan setiap orang atau organisasi  juga mempunyai kewajiban untuk turut mendukung implementasi dalam program jaminan kesehatan nasional, berbagai regulasi menunjukkan pentingnya jaminan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik terutama di bidang kesehatan.

Permasalahan kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Kaltim, lanjut Meiliana antara lain terkait masih banyaknya penduduk yang belum memiliki  jaminan kesehatan dan masih banyak badan usaha baik itu badan usaha yang besar, menengah  maupun kecil yang belum mendaftarkan seluruh tenaga kerja dan anggota keluarganya. 

"Masih banyak badan usaha terutama sektor perkebunan yang belum mendaftarkan  tenaga harian lepas atau buruh harian lepas. Oleh karena itu diharapkan kepada badan usaha tersebut  harus memiliki komitmen dan berkewajiban memberikan jaminan  kesehatan bagi tenaga kerja maupun buruh harian," kata Meiliana. 

Selain menanggung jaminan kesehatan para pekerja dan anggota keluarga, Meiliana mengharapkan agar badan usaha juga  memiliki kepedulian  serta memperluas area cakupan  kepada warga sekitar yang kurang mampu di sekitar perushaaan.

"Kami harapkan pimpinan badan usaha  dapat menuangkan komitmennya dalam sinergitas program CSR dan BPJS Kesehatan, khususnya dalam membantu warga yang tidak mampu yang berada di sekitar perusahaan," ujarnya. (mar/sul/es/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation