Rakor Bappeda se Kaltim 2015
SANGATTA- Kebijakan perencanaan pembangunan yang dilakukan Pemprov Kaltim 2013-2018 dinilai telah sinergi dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019.
Karena itu, seluruh pemerintah daerah di Kaltim diharapkan untuk untuk fokus pada 6 sektor unggulan yang lakukan Pemerintah Pusat, yaitu sektor pangan, energi, kamaritiman, pariwisata, infrastruktur dan sumberdaya manusia.
”Pemerintah Daerah di Kaltim patut bersyukur, karena kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah selaras dengan Pemerintah Pusat. Sebab, untuk penyusunan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan 2016 penting bagi kita untuk berpijak pada apa yang telah kita capai dalam tahun 2014, sementara tahun 2015 masih belum kita ketahui karena masih dilaksanakan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi saat membuka Rakor Bappeda se Kaltim di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Kutai Timur Bukit Pelangi Sangatta, Rabu malam (4/2).
Menurut dia, Rakor Bappeda se Kaltim merupakan rakor yang penting dan strategis di saat baru saja bangsa ini telah menetapkan RPJMN tahun 2015-2009 yang merupakan arahan kebijakan pembangunan, bagaimana bangsa ini lima tahun ke depan dilakukan untuk mewujudkan VISI INDONESIA 2018 yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkpribadian berlandaskan gotong royong.
Dengan rakor tersebut, menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan sinergitas dan harmonisasi dalam merumuskan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan tahun 2016.
”Kita bangga bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan 2014 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2013-2018 telah banyak menoreh prestasi, ini dapat dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB) yang mencapai Rp401,77 triliun dengan laju pertumbuhan ekonomi 2,85 persen di atas tahun 2013 yang hanya 1,45 persen, tingkat pengangguran menurun 7,74 persen, kemiskinan 6,42 persen dan indek pembangunan manusia (IPM) 77,33 persen yang menempati posisi ke empat secara nasional,” jelasnya.
Karena itu, melalui kebijakan RPJMN tersebut, maka Pemprov Kaltim bersama Pemerintah Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan nilai tambah pendapatan daerah melalui kebijakan pengelolaan produk komoditi unggulan baru di luar dari migas dan batu bara. (jay/hmsprov)
/Foto: Plt Sekprov Kaltim Rusmadi menyalami para peserta Rakor Bappeda. (syaiful/humasprov kaltim).
12 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
25 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
19 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
24 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
08 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
01 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
17 Februari 2019 Jam 19:28:44
Kependudukan dan Catatan Sipil
17 Februari 2019 Jam 19:26:51
Agama
17 Februari 2019 Jam 19:23:51
Energi dan Sumber Daya Mineral
17 Februari 2019 Jam 19:21:46
Peternakan
17 Februari 2019 Jam 19:19:56
Even Olahraga
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
25 Oktober 2017 Jam 13:13:24
Ketetapan Pemerintah
04 Maret 2013 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup
11 Februari 2016 Jam 00:00:00
Pendidikan
13 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
07 Juni 2013 Jam 00:00:00
Pembangunan
04 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Kependudukan dan Catatan Sipil
30 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
16 September 2018 Jam 18:55:38
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian