Kalimantan Timur
Tidak Perlu Takut Jalankan Tugas

Rakor Wasda se-Kaltim dan Kaltara

SAMARINDA-Plt Sekretaris Provinsi Kaltim Rusmadi meminta aparatur pemerintahan tidak perlu takut dalam menjalankan tugas, sepanjang sesuai dengan landasan dan ketentuan hukum. Transparansi dan keterbukaan menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan negara sehingga meminimalkan praktek korupsi.

“Saya pikir ketakutan aparatur pemerintah saat ini terkait pemberantasan korupsi itu tidak beralasan, sepanjang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum,” sebut Rusmadi saat mewakili gubernur Kaltim membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah se-Kalimantan Timur  dan Kalimantan Utara di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (4/12).

Menurut Rusmadi, efektifitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi semakin meningkat, salah satu indikatornya yaitu indeks persepsi korupsi  Indonesia yang naik dua digit  menjadi 34 dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, kondisi ini membuat aparatur pemerintahan, birokrat menjadi takut melaksakan tugas.

“Ketakutan ini tidak saja terjadi pada level bawah yaitu pelaksana, bahkan pada posisi para pengambil kebijakan juga merasakan hal yang sama,” ungkapnya.

Terkait hal itu, lanjut Rusmadi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tegas mengatakan upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintahan jangan membuat pejabat menjadi ketakutan, asal sesuai aturan. Dua hal yang harus menjadi perhatian yaitu transparansi dan keterbukaan, yang menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan negara sehingga meminimalkan praktek korupsi.

”Caranya, dalam setiap unit organisasi harus dibuka komunikasi yang baik. Yang namanya kewenangan tidak boleh semuanya ada pada satu posisi puncak,” tegas Rusmadi.

Kewenangan dan kekuasaan yang tidak terkendali, menurutnya akan menjadi monopoli dan mengakibatkan tidak ada ruang kontrol. Imbasnya, akan memunculkan praktek-praktek korupsi.

“Harus ada keikhlasan pejabat untuk berbagi kewenangan dan itu membantu kita,” katanya.

Pada lain sisi, masyarakat saat ini semakin kritis terhadap berbagai kebijakan dan program pembangunan, sehingga tuntutan akan pemerintahan yang bersih, kompeten dan melayani benar-benar terwujud seperti harapan publik.

“Jangan lagi mengedepankan mental priayi tetapi harus berubah menjadi melayani sebagai bagian dari revolusi mental yang sedang didengungkan Presiden Jokowi,” katanya.

Dirinya mencontohkan, sering kali para pejabat menyuruh stafnya untuk membawakan barang-barang pribadinya seperti tas, telepon genggam atau kacamata. Meski contoh sederhana, tetapi di mata publik akan terkesan tidak baik.

“Mentalitas seperti ini harusnya dikurangi. Kalau masih bisa, ya dibawa sendiri tasnya,” ujar Rusmadi.  (gie/sul/hmsprov)

 

//Foto: CEGAH KORUPSI. Pelaksana Tugas Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah se-Kaltim da Kaltara. (fajar/humasprov kaltim).

 

Berita Terkait