Kalimantan Timur
Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

 

SAMARINDA -Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi sangat penting sebagai ujung dari keseluruhan  reformasi administrasi pemerintahan di Indonesia. Hal itu dikarenakan masih banyaknya pengaduan, keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, sehingga perlu ditingkatkan.

Penegasan tersebut diungkapkan Asisten Adiministrasi Umum Setdaprov Kaltim Dr Meiliana, mewakili Gubernur Kaltim pada acara optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penandatanganan janji perbaikan layanan di lingkungan Sekretariat Daerah Pemprov Kaltim, yang dilaksanakan di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim. Kamis (4/6).

Meiliana mengatakan, berbagai regulasi telah diterbitkan, begitu pula dengan pendekatan metode dan instrumen untuk meningkatakan kualitas pelayanan publik telah dikembangkan dan digunakan, salah satunya peraturan Menteri Pendayagunaan Apartue Negera Nomor 13 Tahun 2009, tentang peningkatakan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat.

"Sehubungan dengan itu, pencanganan rencana aksi yang kita laksanakan hari ini, juga menjadi sangat penting dan strategis dalam upaya melakukan perubahan pola pikir bagi setiap individu maupun kelompok aparatur yang ada di satuan kerja perangkat daerah masing-masing,"papar Meiliana.

Ditambahkan, melalui pencanangan rencana aksi budaya kerja SKPD dilingkungan Pemprov Kaltim, diharakan bisa menjadi momentum dalam rangka peneguhan komitemen bersama untuk melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan di segala bidang.

"Terutama dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam, yaitu bagaimana kita berprilaku budaya lebih tertib, lebih berdisiplin, bertanggungjawab serta meningkatan pelayanan kepada masyarakat,"ujarnya.

Semua hal itu, menurut Meiliana tentunya tidak mudah dalam pelaksanaannya, karena didalam diri masing-masing individu ada yang namanya hati, dan ini sangat mempengaruhi karakter atau kebiasaan-kebiasaan setiap aparatur.

"Oleh akrenan itu, diharapkan pelakasanaan rencana aksi budaya kerja SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim, jangan hanya sekedar slogan semata tetapi harus ditindaklanjuti dengan komitmen yang kuat," kata Meiliana.

Dikatakan, dalam era transparansi saat  ini, pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan setiap penyelenggaraan pemerintahan, agar tujuan perubahan pola pikir dalam peningkatan kinerja serta perbaikan pelayanan kepada masyarakat segera terwujud.

"Budaya kerja aparatur bagi kita selaku abdi masyarakat dan abdi negara, sangat penitng sebagai dasar dalam menjalankan setiap tugas dan tanggungjawab,"tandas Meiliana.

Dalam acara tersebut juga dilakukan pengucapan  dan penandatanganan secara simbolis janji perbaikan layanan publik oleh Karo Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama, Karo Perekonomian, Karo Sosial dan Karo Umum, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Instruksi Gubernur Kaltim Nomor 188.54/650/org. Tentang budaya kerja aparatur pemerintah Provinsi Kaltim tahun 2015 yang dibacakan Kepala Dinas Sosil Provinsi Kaltim.

Sebelumnya, juga dilaksanakan seminar Dynamic Governance dengan menghadirkan narasumber yaitu Dr Rozan Anwar pendiri Yayasan Indoensia Lebih Baik. Prof Martani Husein guru besar UI, penulis buku "Merekonstruksi Indonesia" dan Prof Azhar Kasim (Dekan SGPP, penulis buku  "Merekonstruksi Indonesia". (mar/adv)

Foto: Asisten Adiministrasi Umum Setdaprov Kaltim Dr Meiliana (ketiga dari kanan) bersama narasumber seminar Dynamic Governance, Karo Organisasi, Drs Yuswadi dan Karo Pemerintahan Ismiati (kedua dan ketiga dari kiri). (umar/humasprov kaltim).

Berita Terkait