Kalimantan Timur
Wagub: Tingkatkan Layanan Publik

* Kasus Listrik Tarakan Diharap Tidak Terulang Lagi

 

SAMARINDA–Wagub Kaltim H Farid Wadjdy mengatakan peristiwa perusakan dan pembakaran Kantor Pemkot, DPRD dan PLN Tarakan akibat pelayanan penyediaan listrik yang tidak memuaskan, menjadi pelajaran  bagi pemerintah maupun BUMN/BUMD yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Yang terjadi di Tarakan baru-baru ini menjadi keprihatinan kita. Kita patut bersyukur karena situasi di Tarakan saat ini sudah kembali kondusif seperti semula,” ujar Farid, di ruang kerjanya, Kamis (7/3).

Menurut dia, kasus Tarakan terjadi karena masyarakat sudah terakumulasi dengan pelayanan penyediaan listrik oleh PLN yang tidak sesuai dengan harapan dan berlangsung dari waktu ke waktu. Sehingga di satu sisi, sebenarnya juga dapat dipahami kenapa situasi itu terjadi. Namun di sisi lainnya, juga diharapkan tidak semua permasalahan yang terkait dengan pelayanan yang tidak memadai itu diselesaikan dengan cara-cara atau tindakan anarkis.

Oleh karena itu, lanjut dia, baik masyarakat maupun pejabat pemerintah atau perusahaan terkait harus memahami betul posisinya masing-masing. Kepada masyarakat diharapkan  tidak bertindak anarkis dan emosional dalam menyikapi setiap permasalahan.

Di sisi lain, bagi pejabat, baik pejabat pemerintah dan pejabat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang BUMN/BUMD yang memiliki akses langsung kepada pelayanan memiliki kepekaan lebih, dalam menangkap aspirasi masyarakat.

“Mengapa ini terjadi? karena memang masyarakat sudah menunggu lama, kapan aspirasi mereka direspon.  Ini baru urusan  listrik, belum lagi air bersih. Ini merupakan dua fasilitas umum yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga jika ini terganggu yang merasakan langsung adalah masyarakat,” ujar Wagub.

Ditambahkannya, jangan sampai peristiwa ini menjadi preseden buruk, karena pemerintah atau perusahaan baru merespon setelah ada tindakan-tindakan anarkis dan emosional. Selain itu, ia juga mengimbau, ke depan jika ada hal-hal yang kurang berkenan berkaitan dengan pelayanan agar dapat disalurkan melalui DPRD di daerah masing-masing.

“Peristiwa ini sangat disayangkan, karena fasilitas yang dibangun itu bersumber dari APBD yang asalnya juga dari rakyat. Salurkanlah aspirasi yang ada melalui DPRD, karena memang merupakan perwakilan rakyat, sehingga dapat dikomunikasikan dan diselesaikan dengan baik,” imbaunya.

Dikatakannya, sesuai laporan dari Walikota Tarakan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, dan jikapun ada tindakan perusakan namun tidak terlalu besar dan masih dalam batas-batas yang bisa diperbaiki. Namun ini menjadi peringatan bagi kita semua, baik untuk Tarakan maupun kabupaten/kota lainnya di Kaltim.

“Apakah terkait dengan pejabat pemerintah maupun pejabat perusahaan yang melayani langsung fasilitas umum kepada masyarakat, agar ini menjadi catatan khusus untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan merespon cepat segala kendala dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat,” harapnya.

Kepada aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri, Wagub juga berpesan agar dapat menindak tegas terhadap oknum provokator yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk memperkeruh suasana.  (her/hmsprov).

Berita Terkait