Potensi Industri

POTENSI PERINDUSTRIAN DAN ENERGI 2016


POTENSI PERINDUSTRIAN DAN ENERGI 2015

 

POTENSI PERTANBANGAN DAN MIGAS TAHUN 2015

PERTAMBANGAN

Kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur mencakup pertambangan migas dan non-migas. Dari kegiatan tersebut, minyak bumi dan gas alam merupakan hasil tambang yang sangat besar pengaruhnya dalam perekonomianKalimantan Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya, karena hingga kini kedua hasil tambang tersebut merupakan komoditi ekspor utama.

Perkembangan produksi batu bara misalnya, sejak tahun 2004 terus meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2014produksi batubara telah mencapai 234.661.519 ton, atau meningkat 2,37% dibanding tahun 2013.

Produksi Minyak Bumi mengalami penurunan dari 42,98 juta barrel menjadi 35,21 juta barrel pada tahun 2014. Demikian pula untuk produksi Gas Bumi pada tahun 2014 mengalami penurunan dari 713,55 juta MMBTU menjadi 605,58 juta MMBTU.

 


POTENSI PERDAGANGAN 2016


POTENSI PERDAGANGAN 2015



Potensi Kawasan Industri Kariangan

Pemprov Kaltim sangat serius dalam pengembangan Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Kaltim. Keseriusan Pemprov diperkuat dengan SK Gubernur Nomor 530.05/K.448/2010 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengelola KIK Balikpapan yang komposisi telah dilantik Gubernur Awang Faroek Ishak, Jumat (14/1).

"Saya sangat yakin, jika dikelola secara baik, KIK Balikpapan akan tumbuh dan berkembang dengan pesat. Apalagi investor nasional maupun asing, telah melirik potensi besar pengembangan industri di kawasan ini" kata Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak.
Potensi KIK bukan sekadar isapan jempol, kawasan KIK tersebut akan didukung berbagai pembangunan yang terintegrasi, diantaranya jalan akses Kilometer 13 - KIK (Terminal Peti Kemas) Kariangau, Pelabuhan Internasional Kariangau, Jembatan Pulau Balang, jalan bebas hambatan (freeway/tol) Balikapan-Samarinda.

Ditambah lagi Bandara Sepinggan, power plant PLTU Kariangau 2 x 100 MW dan 2 x 25 MW, pembangunan sarana air bersih dan berbagai aktivitas pembangunan lain yang dilaksanakan perusahaan yang berdiri di sekitar KIK.

Selain mendapat dukungan Pemprov Kaltim, rencana pengembangan KIK juga diamini Pemkot Balikpapan. Dukungan setidaknya terlihat dari luas lahan mencapai 2.189 hektare yang diantaranya merupakan lahan milik Pemkot Balikpapan, selain lahan PT Pelindo IV, PT PLN, PT Semen Gresik, lahan PT Gunung Bayan, lahan pencadangan pergudangan dan lahan peruntukkan lain dan lahan Pemprov Kaltim.


"Kawasan ini sangat bernilai ekonomis dan strategis bagi pertumbuhan industri dan ekonomi daerah, sekaligus mendukung Visi Kaltim sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera," tegas Awang Faroek.


KIK akan menjadi kawasan perkotaan berbasis kegiatan industri sebagai pusat baru pertumbuhan Kota Balikpapan dan sekitarnya. KIK juga telah mempertimbangkan kawasan perkotaan yang kondusif terhadap keseimbangan lingkungan hidup pesisir.

Lokasi industri KIK direncanakan dibagi menjadi kawasan utara antara lain untuk jenis industri substitusi impor, manufaktur, lokal base dan industri campuran. Sementara lokasi industri di sebelah selatan berupa manufaktur logam dan kimia (input dari industri ini sudah berupa bahan setengah jadi yang dapat meminimumkan pengolahan bahan), industri teknologi modern dan industri berorientasi ekspor. Sedangkan industri lainnya tetap berada di daerah pinggir, yaitu sepanjang pesisir sebelah barat kawasan, terutama bagian selatan.

Jenis-jenis industri terpilih di kawasan ini antaralain batu bara dan briket batu bara, minyak dan gas, methanol, olefin dan arimatik, karet, industri pengalengan nenas, ikan dan udang, kakao (bubuk dan pasta), mentega kakao, coklat dan produk coklat lainnya, industri makan dan minuman, kerajinan dan industri rekayasa.

Rencana pengembangan KIK juga akan mendapat dukungan Pelabuhan Laut Balikpapan yang dalam Tatanan Kepelabuhanan Nasional telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Utama (Internasional) dengan peran sebagai pintu gerbang ekonomi kota Balikpapan dan kota-kota disekitarnya.

Selain dukungan pelabuhan, kawasan ini juga menyiapkan pendukung lain, yakni Terminal Peti Kemas Kariangau yang menetapkan kesepakatan bersama antara Pemprov Kaltim dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar dengan skema pembiayaan APBN, APBD dan PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar.


Skema pembiayaan investasi sesuai hasil redesign diperkirakan Rp703 miliar dengan pembagian pembiayaan reklamasi dan revetment (APBN) Rp160 miliar dengan realisasi fisik 2010 mencapai 35,71 persen, trestle dan dermaga oleh PT Pelindo IV Rp270 miliar dengan realisasi fisik 2010 mencapai 40 persen.

Aksebilitas, gedung dan utilities (APBD Kaltim) Rp126 miliar dengan realisasi fisik pada 2010 mencapai 35,55 persen. Sementara untuk peralatan bongkar muat senilai Rp147 miliar akan dikerjakan tahun ini dan menjadi tanggungjawab PT Pelindo IV Makassar.
Tim Persiapan Pengelola KIK yang dilantik gubernur diketuai mantan Kepala Bappeda Kaltim, Drs H Adi Buhari Muslim SE dan sekretaris Ir. Nursigit MSi. Dalam tim ini gubernur juga melibatkan pimpinan sejumlah perusahaan diantaranya Dirut PT Gunung Bayan Pratama Coal, Dirut PT Kariangau Power.

Selain itu dilibatkan pula Dirut PT Galangan Balikpapan Utama, Dirut PT Balikpapan Oil Terminal, Dirut PT Petrosea dan lainnya. Unsur Kadin Kaltim dan Perusda MBS juga masuk dalam susunan tim tersebut. (sul/hmsprov).


Penggolongan sektor industri berdasarkan jumlah tenaga kerjanya dibedakan menjadi industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri   kerajinan   rumah   tangga. Data mengenai industri besar dan sedang tersedia setiap tahun, sedangkan data mengenai industri kecil  dan  rumah  tangga  tidak tersedia pada publikasi ini. Perusahaan industri besar adalah usaha industri dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang, dan industri sedang adalah usaha industri dengan tenaga kerja antara 20-99 orang.

Banyaknya perusahaan Industri Besar dan Sedang   di Kalimantan Timur pada tahun 2010 tercatat 110 perusahaan dengan menyerap 31.459  tenaga  kerja,  dengan  total pengeluaran untuk tenaga kerja berkisar Rp 1,22 triliun. Dilihat dari jumlah perusahaan, pada tahun 2010 mengalami penurunan dibanding tahun 2009, namun penyerapan tenaga kerja dan nilai tambahnya meningkat sehingga pertumbuhan untuk sektor industri mengalami percepatan.

  *Di Ambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur




 

DATA PERKEMBANGAN KIPI MALOY 2014 -2015

Pengembangan wilayah di Kalimantan Timur dilakukan dengan pendekatan Klaster, dimana terdapat 7 (tujuh) kawasan industri yang siap untuk dikembangkan menurut keunggulannya masing-masing. Salah satu kawasan yang sudah sangat maju Pembangunannya melalui keterlibatan berbagai pihak adalah Pembangunan  Kawasan  Industri  berbasis  pertanian  dan Oleochemical  Maloy. Kawasan ini merupakan  salah satu program Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Inpres No 1 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Prioritas Nasional  Tahun  2010.

 Kawasan  Maloy  di  Kabupaten  Kutai  Timur juga ditetapkan dalam Perpres 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan   dan   Perluasan   Pembangunan   Ekonomi   Indonesia (MP3EI) sebagai lokus kegiatan ekonomi utama kelapa sawit. Dalam menindak lanjuti penetapan tersebut Pemerintah Provinsi telah Membangun secara bertahap dan menyiapkan seluruh dokumen perencanaanya

Pembangunan  Maloy  juga  mendapat  sambutan  baik  dari beberapa kalangan pengusaha swasta. Hingga saat ini  terdapat perusahaan yang bergerak dibidang industri kelapa sawit yang tel menyatakan   minatnya   untuk   melakukan   investasi   di   Malo Perusahaan-perusahaan      inilah      yang      diharapkan      menja champion” dalam mewujudkan lokomotif    pertumbuhan ekon baru berbasis sumberdaya alam.

Dalam  rangka  memberikan  kemudahan  dan  insentif  b para investor di Kawasan Maloy, Pemerintah  Provinsi Kalimant Timur mengusulkan Maloy menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (K melalui  Joint  Operation  antara  Perusahaan  Daerah  Melati  Bha Satya dengan PT. Trans Kalimantan Economic Zone dan PT. Batu Chemical Industrial Park. Nama yang diusulkan adalah Maloy Batu Trans Kalimantan (MBTK). Persyaratan untuk penetapan KEK tel selesai  dilengkapi dan  diharapkan  KEK  Maloy  Trans  Kalimant Economic Zone dapat ditetapkan pada tahun 2013 ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DATA PERKEMBANGAN PERKEBUNAN 2012-2013

Target sejuta hektare perkebunan kelapa sawit pada 2013 yang ditetapkan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak akan menjadikan Kaltim sebagai salah satu provinsi penghasil crude palm oil (CPO) terbesar di Indonesia. Terkait hal itu, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur dipersiapkan menjadi pusat pengolahan CPO beserta produk turunannya dan pusat industri yang terintegrasi dengan pelabuhan berskala internasional.


Terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) yang merupakan lintasan laut perdagangan internasional dan berada pada kawasan pusat ekonomi dunia masa depan (Pacific Rim) merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki KIPI Maloy. Selain itu, kawasan Maloy juga masuk dalam jalur interkoneksitas Kalimantan dan Sulawesi, yang dilalui jalur regional lintas trans Kalimantan dan transportasi penyeberangan ferry Tarakan-Toli Toli, Balikpapan-Mamuju.


Dasar hukum pembangunan dan pengembangan KIPI Maloy adalah Peraturan Presiden No.32/2012 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Ekonomi Kalimantan, sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional.


Juga diperkuat dengan Instruksi Presiden No.1/2012, yang menetapkan Kalimantan Timur sebagai Klaster Industri berbasis Oleochemical di Maloy Kutai Timur, serta Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009, Visi Kaltim Bangkit 2013, mewujudkan Kaltim sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera.
Dengan ditetapkannya KIPI Maloy sebagai salah satu dari sejumlah proyek pembangunan di Kaltim yang masuk dalam program MP3EI Koridor Ekonomi Kalimantan merupakan bukti proyek tersebut sangat strategis sehingga patut mendapat dukungan dari pemerintah pusat.


KIPI Maloy memiliki dua konsep pembangunan, yang pertama adalah membangun klaster industri oleochemical dan pengolahan hasil tambang berskala internasional dalam rangka meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang bisnis. Kedua, menyediakan kawasan industri yang berdaya saing tinggi dengan dukungan insentif dan berbagai kemudahan.
Pembangunan dan pengembangan KIPI Maloy diperkirakan membutuhkan total investasi mencapai Rp4,771 triliun, dengan luas kawasan 5.305 hektare. Tahap pengembangan pertama seluas 1.000 hektare dan lahan yang sudah dibebaskan seluas 577 hektare.


INFRASTRUKTUR
Percepatan pembangunan KIPI Maloy dilakukan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung diantaranya adalah industri olien, industri peleburan almunium, stearin dan PFAD, industri asam lemak, industri biodiesel dan minyak goreng. Sedangkan kawasan penunjang, yaitu pelabuhan, power plant 2x100 MW, jalur rel kereta api dan terminal batubara.
Dalam area industri olechemical dibangun pelabuhan CPO dengan kemampuan diatas 100.000 DWT. Pada sisi darat dibangun diatas areal seluas 115,38 hektare dengan fasilitas kantor, workshop, fire house dan storage tank sebanyak 19 unit dengan kapasitas masing-masing 3.000 ton/unit.

Disamping itu, Pemprov juga mempersiapkan infrastruktur pendukung berupa pembangunan jalan akses pelabuhan Maloy sepanjang 17 kilometer dengan nilai investasi sebesar Rp229 miliar berasal dari dana APBN SAL Tahun Anggaran 2011, progres saat ini sudah mencapai 20%.
Selanjutnya, pembangunan jalan dalam kawasan industri Maloy sepanjang 8,5 kilometer, nilai investasi Rp95 miliar berasal dari dana APBD Provinsi 2012, progres 20%. Pembangunan kantor dan fasilitas pendukung pelabuhan Maloy, nilai investasi Rp39 miliar berasal dari dana APBD provinsi 2012 Rp7,6 miliar dan 2013 Rp31,4 miliar, progres 11,8%.
Kemudian, pembangunan fasilitas penyediaan air baku untuk KIPI Maloy dengan nilai investasi Rp200 miliar. Dengan rincian, pembangunan Bendung Kaliorang Rp30 miliar berasal dari APBD provinsi 2011-2012. Pekerjaan survey, investigasi dan desain (SID) Bendung Slangkau pada luasan lahan 1.500 hektare, dengan anggaran Rp2 miliar dari APBD provinsi 2012.
Pekerjaan model test, sertifikasi Bendung Kaliorang, nilai investasi Rp1,2 Milyar, berasal dari dana APBD provinsi 2012. Serta AMDAL Bendung Kaliorang, nilai investasi Rp600 juta, berasal dari dana APBD provinsi 2012.
Sementara itu, diluar KIPI Maloy, Pemprov juga berupaya meningkatkan infrastruktur jalan guna mendukung percepatan pembangunan kawasan tersebut. Sejumlah kegiatan dilakukan diantaranya penanganan/peningkatan jalan Talisayan-Batu Lepok-Sangkulirang dan peningkatan jalan Sp.Perdau-Maloy.

Penanganan/peningkatan jalan Talisayan-Batu Lepok-Sangkulirang sepanjang 209 kilometer, dengan nilai investasi Rp575 miliar berasal dari dana APBD provinsi dan tiga paket multiyears (MYC) 2012-2013, progres pembangunan fisik sudah mencapai 6% yang dimulai pada awal September 2012.
Peningkatan jalan Sp. Perdau-Maloy sepanjang 30 kilometer, dengan nilai investasi Rp164 miliar berasal dari dana APBN yang terbagi menjadi dua paket. Untuk paket satu TA 2012 senilai Rp8,9 miliar dan dua paket MYC 2012-2014 senilai Rp155 miliar. Progres pembangunan fisik sudah mencapai 86,5%.
Selain pembangunan jalan, guna mendukung sarana transportasi darat menuju KIPI Maloy, juga dilaksanakan pembangunan rel kereta api Muara Wahau-Lubuk Tutung sepanjang 150 kilometer, kerjasama Pemprov dengan Ras Al-Khaimah Minerals and Metal Investment, Uni Emirat Arab (UEA) dengan total investasi sebesar US$ 900 juta.
Selanjutnya, pembangunan rel kereta api Tabang-Lubuk Tutung sepanjang 185 kilometer yang dibangun oleh PT Gunung Bayan dengan total nilai investasi sebesar US$ 1 miliar.
MTKEZ
Dalam perkembangannya, KIPI Maloy diusulkan Pemprov Kaltim untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Trans Kalimantan Economic Zone (MTKEZ) dengan luas 32.800 hektare. MTKEZ merupakan salah satu lokus pembangunan di Koridor Ekonomi Kalimantan yang akan menjadi bagian dari postur konektivitas nasional guna memaksimalkan pertumbuhan.
MTKEZ merupakan integrasi antara KIPI Maloy seluas 5.305 hektare, Kawasan Industri Mineral Trans Kalimantan Economic Zone (TKEZ) seluas 26.500 hektare dan Kawasan Industri Kimia Batuta Coal Industrial Port (BCIP) seluas 1.000 hektare. Lokasi yang dipilih adalah di Kutai Timur, yaitu di Kecamatan Sangkulirang, Kaliorang dan Bengalon (Lubuk Tutung), Kabupaten Kutai Timur.
Pembangunan MTKEZ yang zona industrinya meliputi oleochemical dasar, industri berbasis makanan dan non makanan dilakukan untuk memacu perkembangan perekenomian di wilayah timur dan utara Kaltim, sehingga terjadi pemerataan pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
Hal itu sesuai dengan grand strategi pembangunan ekonomi Pemprov Kaltim yang mengarah pada pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengembangkan industri eksisting (minyak bumi, pupuk, gas, crude palm oil (CPO) dan batubara) dan membangun industri berbasis pertanian dengan pendekatan skala ekonomi dan klaster.
"Pemprov saat ini berupaya menjadikan MTKEZ sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan menjaga dan meningkatkan daya saing investasi yang didukung dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis pada ALKI II, kondisi keamanan yang kondusif, komitmen pemerintah dalam memfasilitasi investasi dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai," ujar Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, belum lama ini.
MTKEZ juga didukung oleh kawasan industri lainnya yang tersebar di wilayah Balikpapan (Kawasan Industri Kariangau), Samarinda (Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa), Bontang (Kawasan Industri Minyak, Gas dan Kondensat), Berau (Kawasan Industri Pariwisata), Bulungan (Delta Kayan Food Estate) dan Malinau (Kawasan Hutan Kayan Mentarang).