Kalimantan Timur
KATEGORI: HUKUM DAN HAM

    SAMARINDA - Pemprov Kaltim telah menetapkan akan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di daerah sebanyak 809 perusahaan pertambangan batu ba....

  SAMARINDA- Mendukung dan membangun Korps Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkualitas dan berwibawa di mata masyarakat, Dewan Pengurus Korpri Kaltim siap memberikan bantuan perlindungan hukum bagi PNS di lingkungan Pemprov Kaltim yang tersangkut masalah hukum. Karena itu, Korpri Kaltim terus melakukan sosialisasi agar PNS di lingkungan Pemprov Kaltim untuk tidak te....

  Lapas Lebih Kapasitas Tidak Manusiawi SAMARINDA - Sebanyak 115 narapidana di Kaltim dan Kaltara mendapatkan remisi umum keseluruhan atau bebas sejak 17 Agustus 2016. Sedangkan 3.902 orang lagi menerima remisi umum sebahagian atau pengurangan masa tahanan. Saat ini jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan Rumah Tahanan (rutan) di Kaltim dan Kaltara per 15 Agustus 2016 mencapai 8.451 orang, terdiri dari narapidana ....

SAMARINDA - Maraknya aksi pemalakan yang dialami para pengusaha pelayaran di alur Sungai Mahakam oleh oknum kelompok-kelompok masyarakat tertentu membuat Gubernur Awang Faroek geram. Karena itu, Gubernur Awang Faroek Ishak meminta kepada aparat berwenang menjaga secara intensif pergerakan para pemalak di sepanjang alur Sungai tersebut. Terkait rencana ini, Gubernur Awang Faroek mendapat dukungan dari Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Balikpapan Letkol Laut....

SAMARINDA – Jajaran TNI di Kaltim sangat optimal dalam mendukung berbagai program pembangunan dan program-program lainnya yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Diantaranya, ikut terlibat dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) di Kaltim yang semakin marak terjadi. Hal tersebut diakui Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak pada malam pisah sambut Panglima Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman di ....

SAMARINDA – Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut bekerja cerdas, keras dan profesional. Namun, ada saja aparatur sipil negara diproses hukum karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya). Padahal, selayaknya sebagai abdi negara dan pengayom masyarakat,  PNS harus mampu menghindarkan diri dari penyalahgunaan barang haram tersebut. Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Pengurus Korpri Kaltim dalam sambutan tertulis yang di....