Kalimantan Timur
KATEGORI: KETETAPAN PEMERINTAH

SAMARINDA- Pemprov Kaltim beberapa waktu lalu telah mengeluarkan Paraturan Gubernur (Pergub) Kaltim No.31 Tahun 2018 tentang pembebasan administrasi denda dan bunga kedaraan bermotor untuk BBNKB serta Pembebasan Denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).   Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim Hj Ismiati mengatakan, Pergub tersebu berlaku sejak 17 September sampai 17 Desember....

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim siap melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama dua hari. Pelaksanaan dimulai sejak Jumat-Sabtu atau 7-8 Desember 2018 bertempat di Gedung Assesment Center BKD Kaltim, Jalan Kartini Samarinda. Tes SKB dilaksanakan setelah adanya hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). "Jadi, minggu ini Pemprov Kaltim siap melaksanakan Tes SKB selama d....

SAMARINDA - Tarik ulur pembangunan Masjid Pemprov Kaltim di Jalan Gunung Kinibalu RT 08 dan 09 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda mulai menemui titik terang. Pemkot Samarinda melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda secara resmi telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tertanggal 12 Nopember 2018, ditandatangani Kepala DPMPTSP Kota Samarinda, Ir H Akhmad Maulana HK MM MT. ....

SAMARINDA – Penetapan besaran nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak boleh lebih rendah dari penetapan upah minimum provinsi (UMP). Hal itu ditegaskan Plh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim HM Sa’bani saat konferensi pers Penetapan UMP Kaltim Tahun  2019 di Ruang Rapat Tuah Himba Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (1/11). Menurut dia, kenaikan UMP pada tahun 2019 sebesar 8,03 perse....

SAMARINDA - Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi menegaskan Pemprov Kaltim akan menindak tegas jika ada oknum aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan tindakan korupsi. Hal ini disampaikan Hadi, karena adanya rilis Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memblokir ratusan data ASN yang terlibat kasus korupsi di Indonesia. Karena itu, Pemprov Kaltim siap menindaklanjuti jika  ada ASN di lingkungan Pemprov Kaltim yang terindik....

SAMARINDA- Pergaulan bebas yang dilakukan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dinilai sudah meresahkan masyarakat. Hal ini pun menjadi perhatian Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi. Hadi mengatakan, apabila memang ada masyarakat atau DPRD berinisiatif untuk membentuk Perda, maka Pemprov Kaltim siap mendukung. Hadi menegaskan, inisiatif tersebut bisa dari siapa saja, baik provinsi maupun kabupaten/kota tentang pergaulan bebas LGBT di Kaltim. ....

Pencairan Dana Desa Tahap Ketiga PPU yang Partama SAMARINDA - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim HM Jauhar Effendi mengungkapkan  Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU) menjadi kabupaten pertama yang sudah memenuhi syarat untuk proses pencairan dana desa tahap ketiga "Sekarang ini yang sudah  bisa mencairkan dana desa tahap ketiga  adalah baru Kabupaten  PPU. Sementara kabupa....

Government Public Relation