Kalimantan Timur
KATEGORI: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SAMARINDA – Pemprov Kaltim segera membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Penanganan Dana Desa Kaltim. Hal ini sesuai kebijakan pemerintah pusat yang mendorong pembentukan sekber di daerah mulai tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. "Sesuai amanah pemerintah pusat, kita akan segera tindaklanjuti dengan membentuk sekber melibatkan instansi lintas sektor terkait," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan ....

BALIKPAPAN - Pj Sekprov Kaltim Dr Hj Meiliana SE MM mewakili Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor hadir dan membuka rapat koordinasi evaluasi pengelolaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) di Kalimantan Timur 2018. Rakor dilaksanakan sejak 7-10 Desember 2018 di Hotel Bumi Senyiur Balikpapan. Meiliana berpesan agar pendamping desa maupun perangkat desa profesional dalam mengelola dana desa. Karena, dana yang ....

Hingga hari ini Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri atau biasa disebut TK Pembina belum menyebar ke kecamatan-kecamatan, apalagi ke daerah pinggiran dan pedalaman. Padahal semestinya, pemerataan pembangunan pendidikan sejak anak usia dini (PAUD) juga harus terjadi sampai daerah-daerah kecamatan, bahkan daerah pedesaan dan pedalaman. Saat ini TK Negeri atau TK Pembina biasanya hanya ada satu di tiap kabupaten dan kota. Selanjutnya dih....

SAMARINDA - Mulai tahun 2019 pemerintah pusat tidak hanya menganggarkan dana desa, tetapi juga dana kelurahan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim HM Jauhar Efendi mengatakan berdasarkan  informasi yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbagangan Keuangan Kementerian Keuangan, seluruh kelurahan di Tanah Air akan mendapatkan dana kelurahan. Total dana disiapkan mencapai Rp3 triliun dan jika dirata-ratakan d....

SAMARINDA - Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penyaluran dana desa tahap III dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dideadline paling lambat 14 Desember 2018 pukul 17.00 Wita.   Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim HM Jauhar Efendi mengatakan  menindaklanju....

SAMARINDA - Saat ini, rasio elektrifikasi  di wilayah Provinsi Kaltim  sudah mencapai 96,20 persen. Ini menandakan  secara  bertahap kebutuhan listrik di seluruh wilayah  Kaltim dapat terpenuhi, termasuk untuk  menerangi masyarakat pedesaan.  Atas capaian ini, Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi memberikan apresiasi kepada PLN wilayah  Kaltimtara yang telah bekerja keras memberikan pelay....

SAMARINDA - Pemprov Kaltim  memberikan apresiasi terhadap rencana Lembaga Pengembangan CSR Indonesia  (LPCI) yang akan membantu program  membangun desa di Kaltim melalui dana corporate social responsibility (CSR). "Kami sangat  menyambut baik rencana LPCI.  Tentu ini sangat membantu pemerintah daerah dalam pemerataan pembagunan pedesaan. Oleh karena itu  Pemprov sangat mendukungnya," kata Wakil Gubenur Kaltim  H Hadi Mulyadi saat....

Government Public Relation