Pemprov Usulkan Raperda Perubahan Struktur Perangkat Daerah


 

SAMARINDA - Mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah, berdasarkan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Pemprov Kaltim mengusulkan perubahan kewenangan terkait struktur organisasi perangkat daerah.

Hal itu disampaikan Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi pada Rapat Paripurna ke-21 DPRD Kaltim tentang rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim di Gedung DPRD Kaltim, Rabu (5/10).

Rusmadi mengatakan perubahan tersebut tidak bisa dihindari. Misalnya, kewenangan dari kabupaten/kota menjadi tanggungjawab provinsi. Contohnya penyelenggaraan pendidikan SMA dan SMK menjadi kewenangan provinsi. Kemudian Izin Pertambangan awalnya ditangani kabupaten/kota menjadi tanggung jawab provinsi.

Sehingga tujuan dari PP Nomor 18/2016 adalah untuk memudahkan beban pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota. Artinya ada perampingan, tetap kaya fungsi dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing perangkat daerah.

Karena itu, ke depan jika awalnya Pemprov memiliki lima  staf ahli kini menjadi tiga. Kemudian Asisten Setprov Kaltim yang awalnya empat orang  menjadi tiga orang. Selain itu, adanya perubahan dari dinas menjadi badan. Jadi, selanjutnya ada penggabungan dinas dengan badan. Terutama Dinas Peternakan dan Pertanian dipastikan ada pengabungan.

“Ini semua untuk memberikan kemudahan dalam tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sesuai yang amanah dari PP Nomor  18/2016. Bahkan, di struktur badan, awalnya eselon III ada enam, tetapi sesuai perundangan-undangan untuk Tipe A maksimum satu sekretariat dan empat eselon IV,” kata Rusmadi.

Rusmadi mengatakan saat ini sesuai usulan Pemprov Kaltim, untuk badan semula 14 dirampingkan menjadi delapan. Kemudian, untuk dinas tetap seperti semula 17 dinas. Sementara untuk sekretariat menjadi dua, yakni Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah. Untuk sekretariat daerah awalnya ddiperkuat dengan 11 biro, dirampingkan jadi sembilan  Biro.

Adapun biro yang digabung menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, yakni Biro Keuangan dan Perlengkapan. Sedangkan yang lain tetap. Sementara Biro yang tetap namun mengalami penggabungan, yaitu Biro Hukum dan Organisasi. Jadi, jumlah perangkat daerah di luar Kesbangpol, Sekretariat Korpri dan RSUD AWS, serta Badan Perbatasan, termasuk Asisten dan Staf Ahli.

Dari perubahan tersebut, Organisasi Perangkat Daerah tetap, yakni 32 perangkat daerah. Artinya, perangkat organisasi tersebut jumlahnya tetap tetapi pejabat eselon II yang berkurang, khususnya Badan dan Dinas. Karena adanya perampingan, termasuk asisten dan staf ahli.  

“Dari perubahan tersebut mendorong peningkatkan pelayanan publik yang semakin baik. Sehingga mendukung pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta tertib anggaran. Diharapkan usulan Raperda ini dapat disetujui yang selanjutnya diterbitkan Peraturan Gubernur,” jelasnya.(jay/es/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation