ABS Bersedia Menghadap dan Minta Maaf Pada Sultan dan Gubernur Kaltim

Didemo Massa Dewan Adat Asli Kalimantan

BALIKPAPAN – Gerah dengan sikap dan pernyataan Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanudin Solong (ABS) di media massa menanggapi penambahan nama Bandara di Balikpapan, ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat asli Kaltim yang tergabung dalam Dewan Adat Asli Kalimantan melakukan demo dan menuntut pertanggungjawaban pernyataan dan sikap ABS.

Dalam demontrasi tersebut, sejumlah massa juga menuntut agar Pemkot dan DPRD Balikpapan memberikan persetujuan atas penambahan nama Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan menjadi Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.

Terhitung 20 lembaga adat yang tergabung dalam Dewan  Adat Asli Kalimantan melakukan yang menggelar demonstrasi sejak pukul 11.45 WITA di depan Kantor DPRD Balikpapan dengan pengawalan ketat aparat keamanan dari Polres Balikpapan didukung satuan Brimob Polda Kaltim.

Setelah melakukan orasi dan membacakan pernyataan sikap dan tuntutan selama kurang lebih satu jam,  rombongan pendemo yang dipimpin Presiden Lembaga Adat Budaya Kutai (LBAK) Kaltim H Aji Ismet Hakim bersama 10 orang perwakilan pendemo diterima Ketua DPRD Balikpapan beserta 20 anggota dewan di ruang rapat kantor DPRD.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan terbuka untuk umum dan media massa tersebut Presiden LBAK Kaltim H Aji Ismet Hakim kembali membacakan pernyataan sikap dan tuntutan terhadap ABS.

“Pada kesimpulannya kami sangat tersinggung dan keberatan dengan prilaku dan pernyataan ABS di media massa dengan kata “haram” atas penambahan nama Bandara Sepinggan Balikpapan dan kami menuntut kejelasan atas pengiriman surat resmi lembaga DPRD Balikpapan kepada Gubernur Kaltim yang disertai dengan uang  asing, recehan dan 10 batang rokok,” ujar H Aji Ismet Hakim dalam pertemuan di Ruang Rapat DPRD Balikpapan, Senin (27/1).

Bahkan, Dewan Adat Asli Kalimantan hanya memberi waktu 2x24, terhitung sejak Senin (27/1) bagi ABS untuk menghadap dan menyampaikan permohonan maaf kepada Sultan Kutai Haji Aji Muhammad Salehudin II atas kata-kata “haram” tersebut. Apabila tidak dilakukan maka akan dikenai hukum adat,. Permintaan maaf juga termasuk kepada Gubernur Awang Faroek atas pengiriman surat dan paket uang recehan atas nama lembaga DPRD Balikpapan. 

Atas permintaan Dewan Adat Asli Kalimantan itu, akhirnya ABS mengakui kekhilafannya dan bersedia datang menemui Sultan Kutai Haji Aji Muhammad Salehuddin II di Tenggarong serta bertemu Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak.

“Dalam lubuk hati yang paling dalam saya menghormati dan menghargai Kesultanan Kutai terbukti dengan dukungan penyelenggaraan Erau setiap tahun. Demikian halnya terhadap Gubernur Awang Faroek sebagai pimpinan tertinggi di Kaltim,” ujar Andi Burhanudin Solong.

Namun demikian, dirinya meminta waktu untuk pernyataan dukungan penuh terhadap penambahan nama Bandara Sepinggan Balikpapan menjadi Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.

Mengingat masih ada mekanisme yang harus dilewati dan dilakukan secara kelembagaan diantaranya pertemuan dengan pihak Muspida Balikpapan terutama Walikota Rizal Efendi bersama jajaran Pemerintah Kota Balikpapan dan elemen masyarakat Balikpapan.

Setelah dilakukan pertemuan sekitar dua setengah jam atau berakhir sekitar pukul 15.00 WITA, selanjutnya rombongan melakukan pertemuan dengan Walikota Rizal Efendi di Ruang Rapat Kantor Walikota Balikpapan.

Pertemuan dilakukan selama kurang lebih 30 menit yang diawali dengan pembacaan pernyataan sikap dan tuntutan Dewan Adat Asli Kalimantan kepada lembaga legislatif dan eksekutif Balikpapan khususnya kepada pribadi Ketua DPRD Balikpapan dan Pemkot serta masyarakat Balikpapan.

Dalam pertemuan itu Walikota Balikpapan menyatakan sangat menghargai upaya yang dilakukan Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak terhadap pembangunan dan kemajuan Balikpapan khususnya pembangunan Bandara Sepinggan Balikpapan.

Terhadap usulan penambahan nama bandara tersebut, Walikota meminta waktu untuk melakukan pertemuan secara khusus dengan pihak Muspida Balikpapan sekaligus menunggu hasil keputusan DPRD secara kelembagaan untuk aspirasi masyarakat Balikpapan.

Terkait dengan kedua pertemuan tersebut, Dewan Adat Asli  Kalimantan   melalui Presiden dan juru bicara mengharapkan agar media massa tetap melaksanakan tugas secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun. Bertindak netral dan tidak memihak pada salah satu kelompok atas polemik yang terjadi.
            Sejumlah lembaga, Ormas dan paguyuban yang tergabung dalam Dewan Adat Asli Kalimantan, yakni dari Lembaga Budaya Adat Kutai (LBAK) Kaltim dan Kutai Kartanegara serta Balikpapan, Kerukunan Bubuhan Banjar Kaltim, Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan, Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak) Kaltim,  Satgas KBBKT Kutai Kartanegara, DPW Laskar Pangeran Antasari Kaltim dan Persekutuan Suku Asli Kalimantan (Pusaka) Kaltim, Laskar Kebangkitan Kutai dan Laskar Borneo Adat Kutai Banjar.

Selain itu, Komando Pertahanan Adat Dayak Kaltim dan Kopasti Gepak Kaltim serta Gerakan Pemuda Borneo Anti Korupsi Kaltim, Laskar Merah Putih Bakumpai dan Gerakan Pemuda Pewaris Adat Kutai, Persatuan Veteran Siaga Sangasanga dan Forum Pengawal Adat Asli Kalimantan serta Kesultanan Kutai Kartanegara dan Kerukunan Masyarakat Kaltim. (yans/hmsprov).

Foto: Sejumlah Massa yang melakukan unjukrasa, terkait panambahan nama Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan menjadi Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, di Depan Gedung DPRD Kota Balikpapan.(masdiyansyah/humasprov kaltim).

Berita Terkait