Bahas Jalan Keluar Persoalan Banjir di Samarinda

Rembuk Rakyat Tetap Digelar

SAMARINDA - Meski rencana Rembuk Rakyat untuk membahas permasalahan banjir di Samarinda tidak mendapat respon baik dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Gubernur Awang Faroek Ishak tidak akan membatalkan rencana tersebut. Gubernur tetap berharap agar lembaga swadaya masyarakat (LSM), termasuk Jatam bisa hadir dan berbagi konsep untuk penanganan banjir di ibukota provinsi ini.

"Demi Allah, saya tidak pernah berpikiran buruk kepada Jatam atau LSM-LSM lainnya. Sebab bagi saya, LSM itu adalah mitra pemerintah yang harus kita gandeng demi kebaikan daerah ini," kata Awang Faroek, Kamis (27/3).   

Gubernur justru sangat menyayangkan jika Jatam tidak bersedia hadir dalam Rembuk Rakyat tersebut. Sebab rembuk tersebut akan menjadi media yang tepat untuk mencari solusi atau jalan keluar terbaik untuk mengatasi permasalahan banjir di Samarinda.

Jatam dan LSM-LSM lainnya diundang, karena menurut gubernur, hingga saat ini dirinya belum pernah mengetahui, apa konsep penanganan permasalahan banjir tersebut. Sebab itulah, rembuk ini juga mengundang Jatam dan LSM-LSM lainnya, selain komponen masyarakat lainnya.

"Apa konsep mereka untuk mengatasi permasalahan banjir? Hingga saat ini saya belum pernah mendengar. Yang ada itu protes terhadap kerusakan lingkungan. Saya menganggap LSM-LSM itu adalah mitra pemerintah. Kalau diundang mereka bisa datang saya bersyukur, kalau mereka tidak mau datang, ya biarkan masyarakat yang menilai," ujar Awang Faroek.

Gubernur Awang Faroek Ishak memberikan perhatian serius untuk segera menuntaskan permasalahan banjir di Samarinda. Dia yakin, persoalan banjir tidak mungkin hanya diselesaikan pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dan komitmen masyarakat untuk bersama-sama mengatasi.

Salah satu cara yang diharapkan bisa menjadi pijakan awal untuk penyelesaian persoalan banjir tersebut adalah dengan menggelar Rembuk Rakyat. Bahkan demi membangun kebersamaan yang lebih baik bersama rakyat, Gubernur Awang Faroek menyarankan agar pelaksanaan rembuk tersebut digelar di Polder Air Hitam, bukan di Lamin Etam atau gedung-gedung megah lain,  di Samarinda.

"Rembuk rakyat ini digelar agar tidak ada batasan sosiologis diantara kita. Rakyat silahkan menyampaikan pendapat. Pejabat hingga lurah, bersama masyarakat dan LSM mari berkumpul di Polder Air Hitam. Kita tuntaskan permasalahan banjir ini," imbuh  Awang Faroek.

Rembuk rakyat ini akan menghadirkan para ahli tata kota dan ahli penanganan banjir di Indonesia yang diharapkan dapat memberi masukan tentang langkah-langkah tepat untuk penanganan banjir di Samarinda. Rembuk rakyat ini rencananya akan digelar pada Selasa, 1 April mendatang berlokasi di sekitar kawasan Polder Air Hitam Samarinda. (sul/es/hmsprov).

///Foto: Awang Faroek Ishak

 

Berita Terkait
Government Public Relation