BPK Fokus Pemeriksaan Kinerja Pemerintah

Mulai Awal Tahun 2016

SAMARINDA – Dijadwalkan sejak awal 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) akan lebih fokus pada pemeriksaan kinerja pemerintah. Khususnya kinerja pemerintah terhadap penggunaan anggaran yang berimbas langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat.   

“Kedepan kita akan memeriksa bagaimana Pemda (pemerintah daerah) ini menggunakan uangnya untuk kesejahteraan rakyat atau kami sebut pemeriksaan kinerja pemerintah,” kata Kepala BPK Perwakilan Kaltim Adi Soedibyo, Jumat (16/10).

Selama ini menurut Adi, BPK perwakilan di masing-masing daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota lebih difokuskan pada pemeriksaan standar akuntansi pemerintah (SAP) khususnya terkait pola pelaporan dan akuntansi keuangan pemerintah.

Kegiatan itu (pemeriksa laporan akuntabilitas keuangan pemerintah) nantinya akan diserahkan pihak kepada akuntan publik yang telah dikerjasamakan dengan BPK-RI untuk bekerja melakukan pemeriksaan dan atas nama lembaga BPK.

Namun demikian lanjutnya, pemerintah pusat akan memberlakukan pemeriksaan kinerja pemerintah. Apabila, semua daerah sudah meraih predikat atau opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau minimal sudah melaporkan keuangannya sesuai SAP.

Selain itu, pemberlakuan pemeriksaan kinerja pemerintah dilakukan secara bertahap walaupun sudah beberapa tahun ini BPK-RI telah melakukannya di lembaga/ kementerian juga di beberapa daerah.

“Saya rasa Kaltim dengan sepuluh kabupaten dan kota di dalamnya cukup baik dalam laporan keuangan termasuk akuntabilitasnya. Karena, masih ada empat daerah yang belum WTP dan kondisi ini bisa menjadi barometer dilakukannya pemeriksaan kinerja pemerintah,” jelasnya.          

Adi menambahkan semangat diberlakukannya pemeriksaan kinerja pemerintahan adalah untuk melihat sejauhmana komitmen pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran keuangannya untuk pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia.

Sebab, dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan semangat kerja yang tinggi berkeinginan pembangunan daerah harus berimbas pada peningkatan taraf hiduyp dan kesejahteraan rakyat.

“Jangan sampai karena daerah kaya atau memiliki uang yang banyak terus melakukan pembangunan yang besar. Sementara kesejahteraan dan kebutuhan dasar masyarakat terabaikan,” ujar Adi Soedibyo.

Adi mengakui semangat dan komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak dalam membangun daerah dan sumber daya manusia sangat tinggi. Diharapkan, pembangunan yang berimbang ini mampu mempercepat kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat Kaltim.(yans/es/hmsprov)

////FOTO : Gubernur Awang Faroek Ishak bersama Adi Soedibyo(kanan) dan Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun (dua dari kanan) pada Sertijab Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kaltim.(johan/humasprov kaltim)

 

 

Berita Terkait
Government Public Relation