Mulai Awal Tahun 2016
SAMARINDA – Dijadwalkan sejak awal 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) akan lebih fokus pada pemeriksaan kinerja pemerintah. Khususnya kinerja pemerintah terhadap penggunaan anggaran yang berimbas langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat.
“Kedepan kita akan memeriksa bagaimana Pemda (pemerintah daerah) ini menggunakan uangnya untuk kesejahteraan rakyat atau kami sebut pemeriksaan kinerja pemerintah,” kata Kepala BPK Perwakilan Kaltim Adi Soedibyo, Jumat (16/10).
Selama ini menurut Adi, BPK perwakilan di masing-masing daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota lebih difokuskan pada pemeriksaan standar akuntansi pemerintah (SAP) khususnya terkait pola pelaporan dan akuntansi keuangan pemerintah.
Kegiatan itu (pemeriksa laporan akuntabilitas keuangan pemerintah) nantinya akan diserahkan pihak kepada akuntan publik yang telah dikerjasamakan dengan BPK-RI untuk bekerja melakukan pemeriksaan dan atas nama lembaga BPK.
Namun demikian lanjutnya, pemerintah pusat akan memberlakukan pemeriksaan kinerja pemerintah. Apabila, semua daerah sudah meraih predikat atau opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau minimal sudah melaporkan keuangannya sesuai SAP.
Selain itu, pemberlakuan pemeriksaan kinerja pemerintah dilakukan secara bertahap walaupun sudah beberapa tahun ini BPK-RI telah melakukannya di lembaga/ kementerian juga di beberapa daerah.
“Saya rasa Kaltim dengan sepuluh kabupaten dan kota di dalamnya cukup baik dalam laporan keuangan termasuk akuntabilitasnya. Karena, masih ada empat daerah yang belum WTP dan kondisi ini bisa menjadi barometer dilakukannya pemeriksaan kinerja pemerintah,” jelasnya.
Adi menambahkan semangat diberlakukannya pemeriksaan kinerja pemerintahan adalah untuk melihat sejauhmana komitmen pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran keuangannya untuk pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia.
Sebab, dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan semangat kerja yang tinggi berkeinginan pembangunan daerah harus berimbas pada peningkatan taraf hiduyp dan kesejahteraan rakyat.
“Jangan sampai karena daerah kaya atau memiliki uang yang banyak terus melakukan pembangunan yang besar. Sementara kesejahteraan dan kebutuhan dasar masyarakat terabaikan,” ujar Adi Soedibyo.
Adi mengakui semangat dan komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak dalam membangun daerah dan sumber daya manusia sangat tinggi. Diharapkan, pembangunan yang berimbang ini mampu mempercepat kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat Kaltim.(yans/es/hmsprov)
////FOTO : Gubernur Awang Faroek Ishak bersama Adi Soedibyo(kanan) dan Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun (dua dari kanan) pada Sertijab Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kaltim.(johan/humasprov kaltim)
29 November 2017 Jam 09:35:40
Pembangunan
09 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
11 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
16 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pembangunan
24 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
15 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
15 April 2021 Jam 20:10:56
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
15 April 2021 Jam 20:09:41
PKK
15 April 2021 Jam 20:08:15
PKK
15 April 2021 Jam 20:06:16
Administrasi Pembangunan
15 April 2021 Jam 20:06:02
Berita Acara
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
07 Januari 2021 Jam 23:11:24
Berita Acara
15 November 2017 Jam 09:44:36
Pendidikan
01 Juli 2014 Jam 00:00:00
Agama
22 Februari 2020 Jam 09:10:15
Berita Acara