BPKP Kaltim Serahkan Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2014

BPKP Kaltim Serahkan Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2014

 

SAMARINDA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Kaltim, menyerahkan laporan hasil pengawasan  Pemprov Kaltim tahun 2014 yang disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Kaltim Ari Dwikora Tono kepada Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisal HP.

Mukmin Faisyal, mengatakan laporan hasil pengawasan yang disampaikan  BPKP Kaltim dapat menjadi acuan untuk berbuat lebih baik lagi, khususnya dalam upaya mendukung pemerintahan yang baik dan bersih.

"Laporan hasil pengawasan yang disampikan ini tentunya sangat bermanfaat untuk melakukan perbaikan pelaksanaan anggaran dalam upaya mewujudkan pembangunan  yang baik dan bersih," kata Mukmin Faisyal saat menerima Kepala BPKP dan pejabat struktural BPKP Kaltim, yang berlangsung di ruang kerja Wagub Kaltim, Rabu (4/3). Acara penyerahan laporan hasil pengawasan tahun 2014 itu juga dihadiri Kepala

Inspektorat Wilayah (Itwil) Kaltim M Sa'aduddin AK.

Sementara Ari Dwikora Tono mengatakan, secara sistem BPKP  sudah rutin menerbitkan loporan hasil pengawasan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam laporan hasil pengawasan itu, dilaporkan  apa-apa yang dilakukan oleh perwakilan BPKP.  Laporan hasil pengawasan ini merupakan gambaran  dari aktivitas yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Kaltim di wilayah Provinsi Kaltim. Pada  akhir laporan disampaikan rekomendasi yang diperlukan dan bersifat strategis.

"Laporan tersebut merupakan hasil pengawasan selama tahun 2014 yang disajikan dalam empat perspektif pengawasan sebagai bahan pertimbangan masukan kepada Gubernur dalam mengambil kebijakan terutama dalam percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan," papar Ari Dwikora.

Ditambahkan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun ini ada dua laporan yang dibuat, yaitu untuk Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara yang sudah diserahkan lebih dulu.

"Laporan yang diserahkan meliputi akuntabilitas pelaporan keuangan, akuntabilitas kebendaharaan umum negara/daerah dan pengelolaan aset, akuntabilitas perwujudan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, serta akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral," pungkas Ari Dwikora. (mar/sul/es/hmsprov)

////FOTO : Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisal HP menerima berkas laporan hasil pengawasan Pemprov Kaltim tahun 2014 dari Kepala Perwakilan BPKP Kaltim Ari Dwikora Tono.(johan/humasprov)

 

Berita Terkait
Government Public Relation