Daerah Harus Dukung Sasaran Utama Pembangunan Nasional

Penyampaian Nota Penjelasan Keuangan R-APBD 2014

SAMARINDA - Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Farid Wadjdy mengatakan  Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan Kota harus mampu mendukung tercapai sasaran utama pembangunan nasional di daerah.
Dia mengatakan ada 11 prioritas program pembangunan nasional dan tiga  program prioritas lain yang perlu didukung daerah. Antara lain,  reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan  ketahanan pangan.
Selain itu juga terkait dengan pembangunan infrastruktur, iklim investasi, kegiatan usaha, energi, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, pembangunan daerah tertinggal terdepan terluas serta penanganan pasca konflik.
Tidak kalah pentingnya adalah pembangunan  kebudayaan kreatifitas inovasi dan teknologi. Serta tiga program prioritas lain, yakni bidang politik hukum dan keamanan, perekonomian serta kesejahteraan rakyat.
“Pemprov dan kabupaten dan kota pada 2014 harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional. Sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Keberhasilan pencapaian tersebut sangat tergantung singkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota,” kata Farid Wadjdy saat penyampaian nota penjelasan keuangan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (R-APBD) Kaltim di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin malam (25/11).
Menurut dia, program prioritas pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat juga seiring dengan program yang dilakukan Pemprov Kaltim yang berjumlah 12 prioritas pembangunan. antara lain, kemandirian dan kedaulatan pangan, pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan sektor rill.
Kemudian reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim, daya saing ekonomi daerah, perluasan akses dan pemerataan pendidikanserta  optimalisasi akses dan mutu pelayanan kesehatan.Selanjutnya pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan listrik dan energi, pembangunan kawasan perbatasan dan pedalaman serta daerah tertinggal.
Sinkronisasi dan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat diwujudkan dalam rancangan kebijakan umum APBD. Realisasi APBD menjadi cerminan atau gambaran kegiatan pemerintah dalam prioritas yang meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan kegiatan pembangunan lainnya.
“Semua kegiatan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak, bertujuan untuk kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Sesuai Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kaltim 2014 mencapai Rp13,9 triliun.(jay/hmsprov).

Foto: Wakil Gubernur Kaltim H Farid Wadjdy bersalaman dengan Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun, usai penyampaian Nota Penjelasan Keuangan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (R-APBD) Kaltim 2014. (Fadjar/humasprovkaltim)


 

Berita Terkait
Government Public Relation