Disbun Kaltim Sertifikasi 1,1 Juta Benih Sawit

SAMARINDA - Selama triwulan I (Januari-Maret) 2013, Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)  Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) telah melakukan sertifikasi1.127.934 kecambah kelapa sawit.
“Keperluan benih sawit di Kaltim selama periode triwulan I, berdasarkan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) yang dikeluarkan Disbun Kaltim sebanyak 11 juta kecambah dari sumber benih resmi yang telah ditunjuk Kementerian Pertanian,” ungkap Kepala Disbun Kaltim Etnawati didampingi Kepala UPTD PBP Irsal Syamsa.
Menurut dia, kecambah yang disertifikasi itu berasal dari sumber benih resmi di Indonesia sebanyak 10 perusahaan. Yakni, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), PT  Socfindo Medan dan  PT   London Sumatera (Lonsum) masing-masing dari Medan.
Kemudian PT Bina Sawit Makmur (Sampoerna Agro) Sumatera Selatan dan PT  Dami Mas (Sinar Mas Agro Resources and Technology) Pekanbaru serta  PT Tunggal Yunus Estate (Asian Agri Group) Riau.
Selanjutnya PT Tania Selatan (Wilmar International) Sumatera Selatan dan  PT Bakti Tani Nusantara Batam, PT Sarana Inti Pratama (Salim Grup) Pekanbaru dan PT Sasaran Eksan Mekarsari (Mekarsari) Bogor.
Dijelaskan, ketersediaan bibit (kecambah sawit) bersertifikasi sejalan dengan program Gubernur Kaltim  untuk membangun Sejuta Hektare Sawit yang dimulai sejak 2009 hingga 2013 ini, terutama untuk memberikan jaminan kapada masyarakat atas bibit sawit asli.
“Benih merupakan faktor awal dan kunci utama dalam keberhasilan usaha perkebunan. Pentingnya sertifikasi benih sawit, diantaranya mencegah terjadinya peredaran benih sawit palsu (tidak bersertifikat) semakin marak beredar di masyarakat,” ujarnya.
Ditambahkan, benih sawit bersertifikasi tersebut akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan Perkebunan Besar Swasta (PBS), Perkebunan Besar Negara (PBN), Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Swadaya dan swadaya masyarakat di Kaltim.
Sedangkan luas areal penanaman kelapa sawit sampai dengan Maret 2013 telah ditanam sekitar 972 ribu hektar, sehingga untuk mencapai target satu juta hektar masih kurang sekitar 28 ribu hektare yang harus dicapai.(yans/hmsprov).
 

Berita Terkait
Government Public Relation