Disprindagkop Kaltim Targetkan 10 KSP Sehat

Program 100 Hari Kerja Pemprov

SAMARINDA – Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop UMKM) Kaltim untuk mencapai 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode ini menargetkan terbentuk 10 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang sehat.

“Melalui koordinasi dengan instansi teknis yang menangani kegiatan dan pengembangan koperasi di kabupaten dan kota maka target 100 hari kerja gubernur tercapai 10 KSP yang sehat di Kaltim,” kata Kepala Disperindagkop Kaltim H Mohammad Djaelani didampingi Kepala Bidang Koperasi Rodi Ahnadi, pekan lalu.

Terwujudnya 10 KSP unggulan baru merupakan salah satu upaya dalam mendukung terwujudnya Kaltim sebagai Provinsi Penggerak Koperasi dan sudah beberapa kabupaten dan kota telah ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi.

Peningkatan jumlah koperasi simpan pinjam dengan target 10 KSP telah diidentifikasi dan  dilakukan penilaian pada minggu ketiga Fabruari ini. Penilaian yang melibatkan instansi/dinas kabupaten dan kota serta Dewan Koperasi Wilayah Kaltim berakhir minggu kedua Maret.

Selain itu, dilakukan peningkatan sertifikasi kompetensi bagi 30 manager KSP serta fasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi tiga koperasi serta 20 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sekaligus diberikan pembekalan berupa pendidikan dan pelatihan bagi manager koperasi.

“Dalam program fasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi koperasi dan UMKM dikerjasamakan dengan lembaga perbankan. Khususnya peningkatan kompetensi bagi 30 maneger KSP serta permodalan terhadap tiga koperasi dan 20 UMKM,” jelasnya.

Disebutkan, pada 2013 lalu Kaltim telah ditetapkan sebagai Provinsi Penggerak Koperasi Terbaik tingkat nasional bersama Jawa Tengah. Karena dinilai telah berhasil meningkatkan kinerja lembaga dan SDM perkoperasian di daerahnya.

Pemprov terus berupaya memotivasi peranan kabupaten dan kota untuk pemberdayaan koperasi di daerah. Terutama berkaitan dengan upaya menciptakan iklim yang kondusif, penyediaan sumber daya, proses administrasi pengesahan badan hukum koperasi, perizinan usaha koperasi dan dorongan peningkatan jaringan kerja sama. (yans/sul/es/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation