DPRD Kalteng Belajar ke Kaltim

 

SAMARINDA - Tim Pembahasan Raperda DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama jajaran Pemprov Kalteng melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Kaltim dalam rangka menghimpun bahan dan masukan terkait pembahasan Raperda tentang  Retribusi Jasa Umum. Ketua Tim Pembahasan Raperda DPRD Provinsi Kalteng HM Fahruddin bersama 11 anggotanya diterima Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim H Bere Ali didampingi Ketua Komisi II DPRD Kaltim Edy Kurniawan, Kepala BPKAD Kaltim, Karo Hukum Setdaprov Kaltim, dan sejumlah pejabat Pemprov Kaltim lainnya. Mereka  diterima di ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (13/3).

 

Bere Ali mengatakan kunjungan kerja Tim Pembahasan Raperda DPRD Provinsi Kalteng bersama tim Pemprov Kalteng melakaukan kunjungan kerja ke Pemprov Kaltim dalam kaitan untuk sharing dan menggali masukan dalam pembuatan Raperda Retribusi dan Jasa Umum menjadi suatu kebanggaan dan kehormatan masyarakat Kaltim dan Pemprov Kaltim. "Kami bangga dan merasa terhormat atas kunjungan ini. mudah-mudahan kita bisa saling memberikan informasi sehingga bersama-sama mendapatkan outcome baik DPRD Kalteng maupun Provinsi Kaltim, sehingga pendapatan asli daerah bisa lebih meningkat lagi dari tahun-tahun sebelumnya melalui retribusi jasa umum," sambut Bere Ali.

 

Sementara HM Fahruddin mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan sebagai upaya untuk mencari masukan-masukan dalam pembahasan mengenai rencana  peraturan daerah (Raperda), sekarang ini DPRD Provinsi Kalteng sedang membahas tiga Raperda  yaitu jasa usaha, jasa tertentu dan retribusi umum. "Kami selaku ketua tim pembahasan Raperda DPRD Provinsi Kalteng bersama tim Pemprov Kalteng memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediannya menerima kunjungan kerja dalam rangka studi banding ke Pemprov Kaltim, yang telah berhasil melaksanakan berbagai program pembangunan," kata Fahruddin.

 

Dalam acara tersebut juga dilakukan tanya jawab terkait pelaksanaan retribusi dan jasa umum termasuk kiat-kita peningkatan PAD dan kendala-kendala yang dialami di lapangan, sehingga masukan-masukan dari Pemprov Kaltim nantinya juga bisa di implementasikan di Provinsi Kalteng. (mar/sul/humasprov)

Berita Terkait