Empat Sektor Prioritas Kaltim Masuk RPJMN 2015-2019

 Rusmadi :  Tidak Perlu Menunggu 2018

JAKARTA–Agenda rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 telah mengakomodir empat program prioritas pembangunan Kaltim yakni kedaulatan pangan, energi, infrastruktur dan pariwisata.

Menurut Plt Sekretaris Provinsi Kaltim Dr H Rusmadi, masuknya empat program unggulan dalam agenda Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kalla berarti Kaltim tidak perlu menunggu 2018 untuk mengerjakannya.

“Kaltim perlu berbesar hati karena program unggulan yang selama ini kita laksanakan ternyata di pemerintahan Kabinet Kerja 2015-2019 ini telah dilanjutkan bahkan dengan skala yang lebih besar sesuai komitmen Presiden Jokowi,” ujar Rusmadi di sela Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 di Jakarta, Kamis (18/12).

Empat sektor unggulan yang telah dibangun dan dilaksanakan Pemprov Kaltim ujar Rusmadi, yakni pembangunan pertanian dalam arti luas khususnya pertanian pangan guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan daerah bahkan nasional.

RPJMN 2015-2019 telah menargetkan pencapaian swasembada beras dalam waktu tiga tahun kedepan dan program ini telah dilaksanakan Kaltim  dengan membangunan pertanian tanaman pangan khususnya dengan pencetakan sawah baru.

Termasuk pembangunan irigasi dan waduk yang ditetapkan Presiden Jokowi dalam lima tahun di seluruh Indonesia terutama di sentra-sentra pertanian kedepan sebanyak 49 waduk dan satu juta hektar irigasi sehingga dalam kegiatan tersebut akan termasuk wilayah Kaltim.

“Kaltim telah dibangun waduk dan irigasi diantaranya Marangkayu dan Teritip yang sudah masuk RPJMN. Namun, kita terus  berjuang untuk pembangunan dan pengembangan bendungan dan jaringan irigasi baru di sentra-sentra pertanian tanaman pangan,” ujarnya.

Sementara di sektor energi yang ditetapkan Presiden Jokowi pada tahun pertama ini sebesar 35.000 megawatt. Maka, sudah diakui Presiden bahwa banyak daerah yang sudah siap dari ratusan hingga ribuan megawatt pembangunan pembangkit listrik di daerah.

“Pengakuan Presiden ini sangat menguatkan semangat dan tekad kita saat ini dan kedepan untuk membangun pembangkit listrik dengan melibatkan pihak BUMN maupun swasta (investor) didukung potensi SDA Kaltim yang sangat besar baik minyak dan gas bumi maupun  batubara,” ungkap Rusmadi.

 Selain itu, komitmen yang sama harus dimiliki para kepala daerah baik bupati maupun walikota untuk memberikan kemudahan atas perijinan dan tidak memperlambat, padahal peluang sudah diberikan pemerintah pusat.

Khusus infrastruktur terutama jalur poros Trans Kalimantan yang menghubungkan lima provinsi di Kalimantan dapat terealisasi dengan cepat sesuai keinginan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kalimantan guna pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Karena terjadinya arus transportasi yang tinggi baik barang dan orang maupun jasa sebab konektivitas yang terbangun baik terhubung dengan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi, pertanian maupun kawasan industri di masing-masing daerah.

Sedangkan pengembangan dan pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI) Maloy yang dikembangkan menjadi  Maloy Batuta Trans Kalimantan Economic Zone (MBTKEZ) dengan luasan 58 ribu hektar sudah memenuhi syarat yang diinginkan pusat.

“Tadikan Presiden dengan jelas menyebutkan tidak akan membangun kawasan industri dan pelabuhan dalam skala kecil yang hanya luasan puluhan dan ratusan hektar tetapi ribuan bahkan puluhan ribu hektar dan ini sudah meliputi kawasan MBTKEZ di Kutai Timur,” sebutnya.

Namun demikian untuk pembangunan infrastruktur masih perlu perjuangan keras khususnya pembangunan dan pengembangan poros Trans Kalimantan. Walaupun jalan tol dan rel kereta api sudah disetujui guna mendukung kenektivitas antar provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Untuk Kaltim saja memasuki Trans Kalimantan wilayah kita sudah terdapat kawasan industri Buluminung di Penajam Paser Utara dan Kawasan Ekonomi Khusus Kariangau Balikpapan lanjut ke Samarinda dan Bontang hingga ke Maloy di Kutai Timur terus ke Berau untuk pengembangan pariwisata,” jelas Rusmadi.

Sementara sektor yang telah diperhatikan pusat yang digadang-gadang menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat yakni sektor pariwisata yang juga telah diprioritaskan pemprov bersama kabupaten dan kota di Kaltim.

Rusmadi menyebutkan berbagai daerah memiliki potensi wisata dengan berbagai keunggulan ecotourism, seni dan budaya serta objek wisata alamnya. Program kunjungan wisata Kaltim dengan dukungan pengembangan kepariwisataan daerah seiring dengan program nasional.   

“Kita bersyukur apa yang menjadi program prioritas Kaltim ternyata telah menjadi program prioritas nasional. Tentunya tekad pemerintahan Jokowi-JK ini harus diikuti semangat membangun di daerah demi kepentingan rakyat dan daerah Kaltim,” ungkap Rusmadi.

Ditambahkannya, program nasional untuk pembangunan kemaritiman telah sesuai dengan komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak bersama seluruh jajaran Pemprov Kaltim beserta kabupaten dan kota untuk meningkatkan pengembangan kegiatan kelautan dan perikanan.

Terutama dukungan Pemprov Kaltim terhadap pelaku utama (nelayan) melalui bantuan sarana dan prasarana serta peralatan kelautan dan perikanan tangkap maupun budidaya guna menciptakan kesejahteraan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran di daerah. (yans/sul/hmsprov)

//Foto: Plt Sekretaris Provinsi Kaltim Dr H Rusmadi (kiri) bersama Wagub Kaltim HM Mukmin Faisyal HP pada Rencana Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019. (masdiansyah/humasprov kaltim).

Berita Terkait