SAMARINDA – Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek Ishak mengajak seluruh masyarakat Kaltim untuk bangga sebagai warga Kaltim. Kebanggaan ini harus mulai ditumbuhkan dengan cara tidak lagi menyebut suku bangsa, agama dan darimana dirinya berasal.
Demikian dikatakan Awang Faroek dalam Rapat Paripurna Istimewa, Kamis (15/8).
“Kita ingin menumbuhkan tagline baru yaitu bangga sebagai warga Kaltim. Jadi tiak ada lagi perasaan kesukuan, tidak ada lagi hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan.,” ujarnya.
Awang Faroek Ingin mencontoh warga negara Singapura yang bangga dengan negaranya dan tidak bangga dengan asalnya. Padahal, warga Singapuran juga terdiri berbagai macam bangsa seperti Melayu, Cina, India, dan lain-lain.
Bahkan Gubernur ingin mengusulkan agar kriteria suku di KTP tidak lagi tercantum dan hendaknya dihapuskan. Bangsa Indonesia, lanjutnya adalah bangsa yang besar sehingga tidak perlu dibeda-bedakan asal, suku, agama dan golongannya.
Dengan demikian jika terjadi perselisihan atau perkelahian antar suku dan golongan, tidak akan diselesaikan dengan kekerasan oleh paguyuban atau kelompoknya, melainkan diserahkan kepada pihak yang berwajib.
“Jangan ada lagi jika ada anak muda berkelahi dan membawa-bawa darimana asal sukunya. Malah kelompok dan paguyubannya yang ikut berkelahi. Apa urusannya. Berkelahi penanganannya adalah urusan kepolisian,” tegasnya.
Dirinya meminta masyarakat Kaltim dapat sadar dan dewasa dalam mengjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan agar tercipta Kaltim yang aman dan sejahtera.
Awang Faroek mengharapkan sudah cukup peristiwa yang terjadi di kota Tarakan dan jangan sampai terjadi kembali di kabupaten/kota lain. Caranya dengan menumbuhkan kebanggaan akan jati diri sebagai warga Kaltim.
Demikian juga tentang paguyuban, dirinya meminta agar mampu untuk mengurus warganya yaitu dengan member kemakmuran dan peningkatan pendapatan ekonomi. Agar tidak ada lagi warga Kaltim yang miskin dan terbelakang.
Begitu juga dengan urusan politik, ditegaskan Gubernur agar paguyuban-paguyuban tidak ikut berpolitik.
“Pengurus dan orangnya boleh berpolitik tetapi tempatnya harus di partai politik dan bukan di paguyuban,” ujarnya.
Dengan menumbuhkan rasa kebanggan menjadi warga Kaltim ini diharapkan akan dapat mempercepat pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan tentunya mempercepat kesejahteraan masyarakat .
“Keamanan dan kedamaian itu harganya mahal. Jika tidak dijaga dengan baik tidak mungkin Kaltim memperoleh peringkat ke tiga secara nasional untuk daya saing. Jika tidak aman dan damai jangan harap ada orang mau datang berinvestasi ke Kaltim,” ujarnya.(yul/hmsprov)
12 Juni 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
28 November 2018 Jam 19:19:25
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
05 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
03 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22 Maret 2018 Jam 19:12:40
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19 April 2021 Jam 18:46:48
Kebudayaan dan Pariwisata
19 April 2021 Jam 18:46:33
Berita Acara
19 April 2021 Jam 18:46:10
Berita Acara
18 April 2021 Jam 19:54:13
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
18 April 2021 Jam 19:53:52
Agama
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
29 September 2014 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
07 April 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
26 Mei 2017 Jam 00:00:00
Perhubungan
05 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
02 November 2019 Jam 22:01:21
Investasi