Kalimantan Timur
Gubernur Buka Rakor Nakertrans, Pandemi Sebabkan Pengangguran Meningkat

foto:kyky/humasprovkaltim

DERAWAN - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor membuka Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi se-Kaltim 2021 di Mirolis Pelangi Cottage Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Selasa (15/6/2021) malam. Kegiatan ini dihadiri Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Wakil Bupati Gamalis, Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan Siti Kustiati, Kepala Disnakertrans Kaltim Suroto, dan Kepala Disnakertrans kabupaten/kota se-Kaltim. 

 

Dalam arahannya, Gubernur Isran Noor mengungkapkan permasalahan terkait ketenagakerjaan tidak hanya terjadi di Kaltim, melainkan di seluruh daerah di Indonesia, bahkan di negara-negara besar dunia. Untuk itu perlu penanganan khusus dari stakeholder terkait, baik pemerintah maupun dunia usaha, sehingga permasalahan itu bisa teratasi. 

 

"Masalah-masalah ketenagakerjaan tidak sedikit dan tentunya di masing-masing daerah berbeda permasalahannya. Sesuai dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kabupaten/kota se-Kaltim. Jadi penanganan harus dilakukan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan di daerah," ungkapnya. 

 

Isran menjelaskan selama pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 lalu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 6,87 persen (124,88 ribu orang), meningkat sebesar 0,93 persen dibanding Agustus 2019. Dan selama pandemi, terdapat lebih dari 411 ribu orang yang terdampak atau 12,04 persen, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 sebanyak 30,99 ribu orang, dengan rincian baik karena Covid-19 (14,34 ribu), tidak bekerja karena Covid-19 (221,20 ribu) dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (344,85 ribu). 

 

"Jumlah itu berdasarkan data selama pandemi Covid-19. Harapan kita, melalui rakor ini bisa mencapai sasaran terlaksananya dan terciptanya perluasan kesempatan kerja, dalam upaya mengurangi pengangguran. Terus jalin sinergi antara pusat dan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga permasalahan ketenagakerjaan yang telah di inventarisir bisa teratasi dengan baik," harapnya. 

 

Demikian halnya terkait ketransmigrasian, mantan bupati Kutai Timur ini juga berharap jajaran Disnakertrans Kaltim dan kabupaten/kota dapat menginventarisir permasalahan yang ada baik dalam tataran pelaksanaan, aspek regulasi serta sinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten. (her/sul/humasprov kaltim)

Berita Terkait