Gubernur: Proyek Strategis Tidak Boleh Terhambat

Gubernur Awang Faroek Ishak saat meninjau progres pembangunan Bandara Internasional APT Pranoto, Sei Siring. Saatnya bersaing di Asia. (adi suseno/humasprov kaltim)

 

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan pembangunan proyek strategis nasional maupun proyek-proyek prioritas Kaltim tidak boleh ada  terhambat apalagi mangkrak. Semua proyek harus berjalan sesuai rencana. Awang Faroek mengatakan Pemprov Kaltim  beserta  pemkab dan pemkot memiliki kewajiban penting untuk segera menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional maupun proyek prioritas daerah. Tidak boleh ada permasalahan yang menghambat. "Proyek strategis nasional maupun proyek prioritas daerah harus berjalan sesuai apa yang kita harapkan dan tepat waktu. Tidak boleh ada yang menghambat, apalagi sampai mangkrak," tegas Awang Faroek di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (22/11).

 

Menurut Awang Faroek  sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  Kaltim 2013-2018 penyelesaian pembangunan proyek strategis nasional seperti  jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,02 kilometer akan tuntas pada 2018 mendatang. Bukan hanya pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang ditarget selesai akhir 2018, tetapi juga pembangunan prioritas lainnya baik pembangunan Jembatan Kembar, pembangunan Jembatan Sungai Manggar sepanjang 613 meter,  termasuk pembangunan penyelesaian runway Bandara Aji Pengeran Tumenggung (APT) Pranoto Sungai Siring Samarinda.

 

"Semua proyek strategis nasional maupun  proyek pembangunan prioritas Kaltim harus tuntas akhir 2018 mendatang. Semua itu untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar berkualitas dan merata. Utamanya dalam membangun interkonektivitas antarkawasan industri," papar Awang. Untuk  melihat langsung  pelaksnaaan pembangunan strategis nasional seperti Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, dalam waktu dekat ini Gubernur Kaltim beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kaltim akan melakukan peninjauan lapangan, ke sejumlah proyek strategis nasional dan prioritas pemerintah daerah. (mar/sul/humasprov)

Berita Terkait