Hasil Evaluasi AKIP 2015 Kaltim Sukses Raih Predikat BB


 

Tahun Ini Kaltim Targetkan Predikat A

SAMARINDA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) melakukan evaluasi atas penerapan reformasi birokrasi (RB) dan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kaltim dalam rangka mewujudkan aparatur yang bersih, akuntabel dengan kinerja yang efektif dan efisien, serta aparatur yang mampu memberikan pelayanan yang kian membaik.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN RB pada tahun 2015 Pemprov Kaltim mendapat nilai 75,14 poin atau  meraih predikat BB. Hasil tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 dengan nilai 70,97 poin atau meraih predikat B.

"Alhamdulillah tahun lalu kita sudah BB. Itu sudah mendekati sempurna. Mudah- mudahan ke depan dengan didukung penuh oleh seluruh jajaran, kita bisa mendapatkan predikat A," kata Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim Aji Sayid Fathur Rahman saat mewakili Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dalam Evaluasi Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 oleh Kementerian PAN RB pada Selasa (6/9) di Kantor Gubernur Kaltim.

Fatur Rahman menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim berkomitmen untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) sebagai perwujudan reformasi birokrasi menuju good and clean government. 

"Untuk mewujudkan good and clean government tersebut mustahil tanpa itu (SAKIP),” katanya.

Sementara itu Sekretaris Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kementerian PAN RB Didit Nurdiyatmoko mengatakan, tujuan evaluasi AKIP maupun evaluasi penerapan reformasi birokrasi diantaranya adalah untuk memetakan penerapan RB dan AKIP. Kemudian memberikan saran dan masukan untuk perbaikan agar menjadi semakin membaik.

Didit pun mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan survei kepada masyarakat dan juga kepada pegawai pemerintah. Survei kepada masyarakat ditujukan untuk melihat dan bertanya langsung kepada masyarakat apakah mereka sudah merasakan reformasi birokrasi di pemerintahan. 

"Sementara survei kepada pegawai pemerintah, kami akan bertanya langsung, apakah masyarakat sudah merasakan reformasi birokrasi di internal pemerintah atau belum," katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengumpulkan sekitar 100 pegawai dengan sample random yang mewakili seluruh jajaran. 

"Kita akan survei bagaimana reformasi birokrasi di internal. Jadi, kita ada survei eksternal dan internal. Dalam melakukan survei, kita akan dibantu BPS terkait dengan metodologi dan lain sebagainya," katanya.

Lebih lanjut, Didit mengatakan bahwa evaluasi AKIP ini lebih mengarah pada sejauh mana efektifitas penggunaan anggaran yang  dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan. 

"Kita akan menilai sejauh mana efektifitas penggunaan anggaran dalam menunjang kesejahteraan masyarakat," urainya. (rus/sul/es/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation