Hibah Bansos Kemungkinan Dikurangi

 

SAMARINDA - Menurunnya alokasi APBD Kaltim tahun ini hingga hanya berada di kisaran angka Rp7,58 triliun membuat pemerintah daerah harus mengencangkan ikat pinggang dalam hal belanja anggaran, tak terkecuali untuk dana bantuan sosial (bansos).

Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim Bere Ali menegaskan dana hibah  bukan merupakan belanja wajib yang harus dikeluarkan. Hibah diberikan berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai kemampuan anggaran daerah.

“Dana hibah dalam struktur anggaran itu bukan belanja wajib. Jadi, sangat mungkin untuk dilakukan efisensi. Saat ini masih dalam pembahasan dengan DPRD Kaltim,” kata Bere Ali di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (14/9).

Bere Ali menjelaskan, dana hibah merupakan aspirasi masyarakat melalui DPRD maupun Pemprov Kaltim. Hanya saja, pemerintah tentu bisa memaklumi kondisi tersebut, karena hibah diberikan untuk keperluan kelanjutan program pembangunan.

Tetapi, pemberian tentu harus berdasarkan Pergub Kaltim Nomor 60/2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Permendagri Nomor 39/2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

“Memang saat ini belum ada keputusan tentang efisiensi tersebut. Tetapi, karena kemampuan APBD mengalami penurunan, maka diperkirakan dana hibah masuk dalam efisiensi tersebut,” jelas Bere.

Sementara mengenai APBD Kaltim tiga tahun terakhir sesuai informasi Biro Keuangan Setprov Kaltim sebagai berikut, APBD murni dan perubahan 2013 sebesar Rp15,139 triliun dan terealisasi Rp14,830 triliun. Selanjutnya 2014 sebesar Rp12,242 triliun terealisasi Rp12,336 triliun dan pada 2015 Rp11,534 triliun terealisasi mencapai Rp10,502 triliun. Sementara APBD murni dan perubahan 2016 awalnya dipatok Rp11,096 triliun turun menjadi Rp7,58 triliun.

Pemerintah daerah memahami masyarakat juga ingin turut serta membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan. Terutama untuk bidang ibadah atau agama dan pendidikan. Tetapi, perlu diingat, alokasi yang dianggarkan pemerintah juga terbatas, sehingga diharapkan masyarakat maupun lembaga masyarakat dapat memahami sulitnya kondisi keuangan daerah saat ini. (jay/sul/es/humasprov)

Berita Terkait