Irianto Optimis Kaltara Bisa Berkembang
SAMARINDA–Tepat tiga bulan sejak diresmikan sebagai daerah otonom baru (DOB) pada 22 April 2013 lalu, Kalimantan Utara (Kaltara) sudah  memiliki pejabat struktural eselon II, III dan IV untuk menempati posisi jabatan struktural di sejumlah SKPD yang telah terbentuk.
Pj Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan dipilihnya 22 Juli agar mudah mengingat karena Kaltara berusia tiga bulan. Bertepatan dengan itu juga, untuk menunjukkan undang-undang memerintahkan kepada Pj Gubernur paling lambat membentuk perangkat daerah dan menyusun personil paling lambat enam bulan. Struktur organisasi Kaltara sudah bisa diselesaikan dalam waktu hanya 3 bulan. Penyusunan struktur dan personil ini dilakukan  bersama dengan pihak terkait yang bekeja siang dan malam, serta mengumpulkan pendapat di daerah.
Sekarang, lanjut Irianto, ada sekitar 300 PNS di lingkup Pemprov Kaltara. Dari sekian banyak pejabat struktural yang dilantik belum seluruhnya terisi, khususnya untuk eselon IV. Karena yang memenuhi syarat baru sekitar 253 PNS.
“Kita sudah bekerja kurang lebih satu bulan. Tetapi sebelumnya sudah ditunjuk pelaksana tugas pada Mei dan Juni. Sehingga mereka sudah bekerja meskipun belum dilantik. Karena pada saat itu, organisasi perangkat daerah harus melalui proses persetujuan Menpan dan Mendagri. Sedangkan  persetujuan itu terbit sekitar 24 Juni 2013,” ungkap Irianto di Pendopo Lamin Etam pekan lalu.
Dalam kondisi obyektif sekarang, kata Irianto, PNS di Kaltara sudah tahu resikonya bekerja di daerah baru. Bekerja dalam fasilitas yang sangat terbatas, bahkan tanpa meja dan kursi. Hal itu bisa dimaklumi karena saat ini Kaltara belum memiliki anggaran. Karena anggaran yang ada dari Pemprov Kaltim sebagai provinsi induk belum bisa digunakan, menunggu persetujuan Mendagri.
“Bekerja dengan segala keterbatasan merupakan bagian dari membuat sejarah. Pemprov Kaltara harusnya bersyukur. Karena banyak DOB di Indonesia, kantor saja tidak punya bahkan ada yang menyewa. Semoga akhir Agustus sudah ada persetujuan Mendagri sehingga anggaran dari Pemprov Kaltim sebesar Rp150 miliar bisa digunakan untuk kegiatan operasional,” harapnya.
Irianto meyakini Kaltara akan mampu berkembang dan bisa saja lebih baik dari provinsi lainnya yang lebih dulu terbentuk, seperti Gorontalo, Kepulauan Riau atau Maluku Utara. Hal itu bukan tanpa alasan. Kaltara memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Meskipun begitu, dalam perjalanannya pemerintah pusat yang melakukan penilaian dan evaluasi.
“Saya optimis Kaltara bisa berkembang. Kita punya sumber daya alam yang sangat bagus dan variatif, wilayah cukup luas, sumber daya manusia cukup memadai meskipun perlu dilakukan peningkatan secara bertahap. Letak geopolitik dan geostrategis yang sangat baik. Kita akan berusaha membawa Kaltara menjadi lebih baik,” pungkasnya. (her/hmsprov)
 
Foto : Irianto Lambrie
 
 
Berita Terkait
Government Public Relation