Kaltim Subsidi Penyuluh Rp7 Miliar Pertahun

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kaltim sangat berkomitmen memajukan penyelenggaraan penyuluhan dan sejak 2010 telah disalurkan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) maupun subsidi bagi penyuluh yang nilianya mencapai Rp7 miliar pertahun.
“Peningkatan produksi pertanian dengan seluruh subsektor di dalamnya tidak terlepas dari peran penyuluh lapang pertanian. Pemprov Kaltim secara berkelanjutan memberikan dukungan bagi pengembangan sumber daya penyuluh melalui dukungan BOP dan subsidi/insentif mencapai Rp7 miliar pertahun,” kata Wakil Gubernur Farid Wadjdy, pekan lalu.
Menurut dia, walaupun penyuluh lapang pertanian merupakan pegawai Kementerian Pertanian, namun Pemprov tetap memberikan insentif bagi para penyuluh lapang pertanian yang tersebar di 14 kabupatan/kota masing-masing Rp750.000 perorang perbulan.
Disebutkan, Kaltim memiliki 855 penyuluh lapang pertanian untuk kegiatan penyuluh pertanian dan hortikultura,  perkebunan, perikanan, peternakan serta petugas penyuluh bidang kehutanan.
 Penyuluh  merupakan ujung tombak pembangunan pertanian dalam arti luas yang berperan strategis terhadap pencapaian program pembangunan ketahanan, kedaulatan  dan kemandirian pangan secara berkelanjutan.
Penyuluh pertanian  yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) perlu dukungan berupa BOP maupun insentif serta sarana dan prasana pendukung kegiatan di lapangan.
Selain itu, Pemprov melalui BKPP terus melakukan pembinaan serta pelatihan bagi para penyuluh, khususnya guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta keterampilannya di lapangan sebagai mitra petani melalui pendidikan dan pelatihan.
“Tekad Pemprov untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan dengan penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga lapang terus ditingkatkan melalui Diklat, sehingga pelaku utama akan mampu meningkatkan produktifitas dengan keterlibatan penyuluh,” jelasnya.
Termasuk pembentukkan lembaga bagi para penyuluh di daerah hingga ke kecamatan bahkan tingkat pedesaan. Karena, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) hingga saat ini jumlahnya masih terbatas, seiring dengan jumlah penyuluh lapang pertanian yang juga masih terbatas.
“Khusus mengenai penyuluhan, saya mengharapkan agar pusat, provinsi maupun kabupaten/kota bekerjasama dan koordinasi secara sistematis melakukan penataan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan di Kaltim,” harap Farid.(yans/hmsprov).

////Foto : Wakil Gubernur Farid Wadjdy didampingi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura H Ibrahim (kiri) dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Iwan Mulyana (kanan) panen padi di Kelurahan Makroman, Samarinda.(yuliawan/humasprov kaltim)
 

Berita Terkait