Kaltim Terus Mendorong Pemerintahan Bersih KKN

Kaltim Terus Mendorong Pemerintahan Bersih KKN

 

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak kembali menegaskan Pemprov beserta seluruh jajaran pemerintah kabupaten dan kota di daerah ini terus mendorong dan mendukung program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menciptakan pemerintahan bersih serta bebas dari tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Awang Faroek Ishak pada malam silaturahim bersama Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sapto Amaldamandari beserta rombongan di Pendopo Lamin Etam, Selasa (31/3).

Dukungan pemerintah daerah,  menurut Gubernur diantaranya dengan membuat laporan dan pencatatan keuangan sesuai aturan serta tata kelola yang benar, yakni penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

“Mulai saat ini kami sudah melaksanakan atau menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Sehingga pada 2016 kita sudah menggunakan pelaporan sistem elektronik budget (e-Budget) dan elektronik accounting (e-Account),” ujar Awang Faroek Ishak.

Menciptakan pemerintah bersih dan berwibawa bebas dari tindak KKN melalui pelaporan keuangan yang transparan dan terbuka dengan pola e-Budget dan e-Account sangat penting agar pengelolaan keuangan daerah labih baik, efektif dan efesien.

Komitmen dan tekad Pemprov juga kabupaten dan kota di Kaltim ini terbukti diperolehnya penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) walaupun masih ada yang mendapat predikat disclaimer.

“Kami sangat berterima kasih atas kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan BPK-RI. Tahun 2013 kami mendapat WTP tapi 2013 turun menjadi WDP. Namun kami tetap optimis 2014 kembali meraih WTP,” harap Awang Faroek Ishak.

Sementara itu Wakil Ketua BPK-RI Sapto Amaldamandari mengungkapkan agar pemerintah daerah secara terbuka dan terus berkoordinasi dengan pihaknya terutama dalam menyampaikan hasil pencatatan dan laporan keuangan.

“Komunikasi menjadi penting pada saat kami di lapangan. Tolong semua pencatatan atau laporan dan data keuangan dapat disampaikan secara proporsional dan objektif, sehingga apa yang kita lakukan dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Kami tetap melaksanakan tugas berdasarkan integritas, independensi dan profesional,” ujar Sapto Amaldamandari.  

Wakil Ketua BPK-RI Sapto Amaldamandari didampingi Sekretaris Jenderal BPK-RI Hendar Ristriawan. Tampak hadir Ketua BPK-RI perwakilan Kaltim Sri Haryoso Suliyanto dan Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP.

Ikut hadir Plt Sekprov Kaltim H Rusmadi dan Danrem 091/ASN serta pejabat Polda Kaltim, asisten serta staf ahli dan pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kaltim.(yans/asul/es/hmsprov)   

 

///FOTO : Gubernur Awang Faroek Ishak (kiri) menerima cindera mata dari Wakil Ketua BPK-RI Sapto Amaldamandari (kanan) pada malam silatuirahim di Pendopo Lamin Etam.(masdiansyah/humasprov)

 

Berita Terkait