Kaltim Tetapkan Pembangunan Berkeadilan


SAMARINDA – Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan pada 2015 sudah menduduki ranking ketiga dari 34 provinsi se-Indonesia dengan indeks sekitar 85,07.

Hal tersebut diungkapkan Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim H Bere Ali pada pertemuan Tim Pemantau dan Evaluasi Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kementerian PPPA di Ruang Tepian 2, Selasa (1/11).

Menurut dia, tingginya IPG ini sebagai bentuk komitmen Pemprov memberdayakan masyarakat agar ikut berperan dan terlibat dalam pembangunan.

“Peningkatan IPG dari tahun ke tahun ini menunjukkan bahwa kami terus berprogres dan berkomitmen kuat dalam memberdayakan masyarakat baik perempuan maupun laki-laki dalam pembangunan,” katanya.  

Sesuai visi dan misi Kaltim lanjutnya, mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan tentunya pemerintah tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki.

Selain itu, Pemprov telah menetapkan program prioritas pembangunan daerah dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar berdaya saing.

Karenanya, prestasi atau posisi IPG Kaltim pada posisi ketiga nasional merupakan hasil pembangunan berasaskan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan telah terlaksana baik.

Bere menambahkan pengarusutamaan gender (PUG) telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

“Karena sudah masuk dalam RPJMD maka seluruh SKPD di lingkup Pemprov Kaltim harus mengimplementasikan kebijakan terkait PUG di Kaltim,” ungkap Bere.

Sementara itu Ketua Tim Pemantau dan Evaluasi Kementerian PPPA Elita Gafar mengemukakan kedatangan tim pemantau dan evaluasi ke Kaltim sebagai tindak lanjut penyampaian laporan tentang pembangunan PPPA di Kaltim.

“Kehadiran tim ini bagian dari evaluasi terhadap laporan pembangunan PPPA yang disampaikan kepada kami melalui aplikasi yang ditutup pada September lalu,” Elita Gafar.

Dia menyebutkan tim melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 17 provinsi dan 90 kabupaten/kota serta 17 kementerian/lembaga yang diverifikasi pada tahun ini.

Hadir mendampingi Selly Astuti selaku tim independen pemantau dan evaluasi dari Universitas Dr Mustofa Jakarta. Tampak Kepala Bappeda Kaltim H Zairin Zain selaku Ketua Pokja PUG Kaltim.

Tim pemantau dan evaluasi akan melakukan kunjungan lapangan ke Badan Perpustakaan Daerah Kaltim, Kelompok Industri Rumahan Desa Prima di Kecamatan Sungai Pinang dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Odah Etam Kaltim.

Pertemuan dihadiri 75 peserta terdiri pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kaltim, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerhati perempuan serta Forum Anak Kaltim dan perguruan tinggi, PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kaltim. (yans/sul/es/humasprov)    

Berita Terkait