Sukseskan Pemilukada Serentak di Kaltim dan Kaltara
SAMARINDA – Menjelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak di dua provinsi, yakni Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara), Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim menyiapkan 6.160 personil.
Penyiapan personil keamanan untuk pengamanan Pemilukada itu disebutkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltim Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Andayono pada Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kaltim (Forkopimda) di Convention Hall Sempaja Samarinda, Kamis (2/4).
Personil keamanan tersebut menurut Kapolda, tersebar di beberapa daerah khususnya di sembilan kabupaten dan kota yang akan menyelenggarakan Pemilukada serentak juga dua di Kaltara (pemilihan gubernur Kaltara dan Bupati Tana Tidung).
"Total personil Polri yang kita libatkan untuk mengamankan Pemilukada di Kaltim dan Kaltara untuk sementara ini, adalah 6.160 orang. Jumlah petugas itu akan bertambah karena adanya dukungan pengamanan dari TNI dan Linmas," sebut Andayono.
Tantangan terhadap pengamanan Pemilukada itu akan semakin besar apabila dihadapkan pada persoalan dan kondisi politik nasional saat ini. Misalnya, kasus dualisme kepemimpinan Partai Golkar yang akan mempengaruhi kandidat (calon) kepala daerah.
Andayono mengemukakan Polri sangat berkepentingan untuk tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga kondisi Kaltim tetap kondusif baik sebelum, saat maupun pasca penyelengaaraan Pemilukada.
Sembilan daerah di Kaltim yang akan melaksanakan Pemilukada serentak tahun ini, yaitu Mahakam Ulu (akhir masa jabatan 22 April), Kutai Kartanegara (10 Juni) dan Paser (31 Agustus) serta Berau (15 September).
Samarinda (akhir masa jabatan 23 Nopember) dan Kutai Timur (13 Februari 2016) serta Bontang (13 Maret), Kutai Barat (9 April) dan Balikpapan (28 Mei). "Walaupun akhir masa jabatan pada 2016 tapi akan serentak Pemilukada pada 2015," ungkap Andayono.
Selain itu, Polri khususnya jajaran Polda Kaltim juga Kaltara tetap intensif melakukan pengamanan terhadap gangguan atau upaya berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab ingin mengubah ideologi bangsa dan negara sehingga munculnya radikalisme di Indonesia.
"Polri terus berupaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dari rongrongan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan pemahaman agama yang sempit. Kami juga sangat mendukung komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak untuk menciptakan Kaltim bebas dari peredaran dan penyelahgunaan narkoba," tegas Andayono. (yans/sul/es/hmsprov).
01 September 2019 Jam 22:14:53
Pemerintahan
09 April 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
31 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
02 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
23 Juni 2017 Jam 08:33:21
Pemerintahan
05 Oktober 2018 Jam 19:44:35
Pemerintahan
15 April 2021 Jam 20:10:56
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
15 April 2021 Jam 20:09:41
PKK
15 April 2021 Jam 20:08:15
PKK
15 April 2021 Jam 20:06:16
Administrasi Pembangunan
15 April 2021 Jam 20:06:02
Berita Acara
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
18 Maret 2018 Jam 20:03:42
Even Olahraga
17 Desember 2020 Jam 08:56:31
Kolom Minggu
14 Februari 2013 Jam 00:00:00
Sosial
08 Maret 2016 Jam 00:00:00
Sosial
17 September 2013 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM