Kerangka Kebijakan Pembangunan Daerah 2018-2023, Pengembangan SDM Berdaya Saing Global

Gubernur Awang Faroek Ishak bersama siswa SMK. (dok/humasprov kaltim)

 

SAMARINDA - Untuk mendukung transformasi ekonomi, Pemerintah Provinsi Kaltim perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing dan ikut serta dalam percepatan pembangunan. Hal itu telah tertuang dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah 2018-2023 yang dijabarkan dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kaltim. “Upaya yang telah dilakukan salah satunya melalui peningkatan kualitas pendidikan formal maupun non formal,” kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak.

 

Menurut dia, lulusan pendidikan formal maupun non formal disiapkan mengisi berbagai kegiatan ekonomi, khususnya penciptaan industri kreatif berbasis teknologi dan kerakyatan. Dengan percepatan pembangunan di bidang pendidikan dan bidang ekonomi sangat kuat, sehingga perlu pengembangan pendidikan vokasional yang tepat dan berdaya saing. Pendidikan kejuruan (vokasi) telah dilakukan Pemprov Kaltim dan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik terutama dalam rangka mengisi pasar kerja. Seperti pada tahun 2017 pendidikan kejuruan telah mencapai 241 sekolah baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut terbanyak di kota Samarinda sekitar 52 sekolah diikuti Kabupaten Kutai Kartanegara 43 sekolah. “Sedangkan Balikapapan dan Bontang berkisar antara 13-30 sekolah,” sebutnya.

 

Sementara itu dari 241 sekolah kejuruan yang ada tersedia sebanyak 72 jurusan diantaranya terdapat 26 jurusan teknik. Jurusan tersebut terdiri teknik pengelasan kapal hingga teknik otomasi industri sedangkan lainnya ada jurusan akuntansi, kesehatan, tata boga, perhotelan maupun pariwisata. Selain itu, untuk pengembangan pendidikan vokasi di Kaltim maka pemerintah juga mengarahkan pada pengembangan Politeknik (Poltek). Dimana hingga saat ini telah mencapai 10 Politeknik yang tersebar di Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Paser.

 

Awang mengungkapkan hal lain yang perlu mendapat perhatian seperti mempersiapkan workshop dan infrastruktur guna peningkatan kompetensi guru dan dosen. “Diantaranya dilakukan melalui pemagangan di industri. Juga perlu peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan kejuruan,” harapnya. (yans/sul/humasprov) 

Berita Terkait
Government Public Relation