Kinerja Bendahara Berperan Penting untuk Mencapai WTP

Kinerja Bendahara Berperan Penting untuk Mencapai WTP

 

SAMARINDA -  Peran bendaharawan sangat penting dan strategis. Selain memiliki kemampuan mengaplikasikan administrasi keuangan dan barang daerah dengan baik juga berperan utama dalam penilaian untuk pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Kaltim dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten Administrasi dan Umum Setdaprov Kaltim Meiliana pada Diklat Bendaharawan, Diklat Pra Pensiun dan Diklat Public Speaking di Badan Diklat Kaltim Samarinda, Selasa (5/4).

“Para bendaharawan saya harapkan agar berperan aktif sekaligus menunjukkan kesungguhan kita dalam mendukung upaya diperolehnya kembali opini WTP dari BPK RI,” katanya. 

Dia menyebutkan opini WTP telah berhasil diperoleh untuk penilaian 2012 dan diterima pada 2013. Namun opini WTP turun menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk penilaian tahun 2013 dan diterima pada tahun 2014.

Tentunya kondisi ini menurut Gubernur,  merupakan kemunduran yang seharusnya opini WTP itu dapat dipertahankan. “Harapan kita untuk penilaian 2014 pada tahun 2015 ini opini WTP dapat kita raih kembali,” harapnya.

Selain itu, setiap aparatur pemerintah utamanya yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara baik khususnya berkemampuan berbicara dihadapan publik (orang banyak).

“Paling tidak setiap aparatur pemerintah memiliki kemampuan dan keberanian menyampaikan pendapat dan berkomunikasi secara baik. Terlebih lagi mampu berbicara di depan umum dan inilah pentingnya Diklat Public Speaking,” ujarnya.

Sedangkan Diklat Pra Pensiun yang diikuti PNS memasuki masa pensiun guna mempersiapkan aparatur yang memiliki sikap dan mental menjelang pensiun sekaligus membentuk diri yang terampil serta mampu berwiraswasta saat purna tugas.

 Kepala Bandiklat Kaltim H Syafruddin Pernyata mengatakan Diklat Bendaharawan bertujuan mengembangkan tata kelola keuangan secara efektif dan efesien yang trasparan, akuntabel serta bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

“Diklat Public Speaking guna membangun percaya diri aparatur agar mampu berbicara dihadapan umum dan menyampaikan pendapat, sedangkan Diklat pra pensiun untuk menggali dan mengembangkan potensi diri agar mandiri dan berwiraswasta pasca purna tugas,” ujar Syafruddin Pernyata.

Masing-masing Diklat baik Diklat Pra Pensiun angkatan II, Diklat Bendaharawan dan Diklat Publik Speaking angkatan II diikuti 30 peserta dari pegawai SKPD lingkup Pemprov Kaltim.(yans/es/hmsprov)

///FOTO : Asisten Administrasi dan Umum Meiliana didampingi Kepala Badan Diklat Kaltim H Syafruddin Pernyata  mengelungkan tanda peserta.(masdiansyah/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation