Kalimantan Timur
Kontrak Paket Tender

Foto: badan penghubung jakarta

JAKARTA - Bertempat di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Kramat 2 Kwitang Jakarta Pusat, Gubernur Dr H Isran Noor mengikuti Penandatanganan Kontrak Paket Tender / Seleksi Dini Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2021, Jum’at, (15/1).

 

Acara dilakukan via zoom meeting disaksinkan Presiden Joko Widodo dari Istana Negara Jakarta, dihadiri Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono, serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.

 

Usai mengikuti zoom meeting, Gubernur Isran Noor menyampaikan Presiden Jokowi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) untuk menyelesaikan tender dan penandatangan kontrak seluruh paket pekerjaan infrastruktur pada kuartal pertama 2021.

 

"Terlebih dimasa pandemi Covid-19 saat ini, Presiden meminta kecepatan mengeksekusi pekerjaan, khususnya proyek padat karya, sehingga bisa membantu masyarakat," kutipnya.

 

Hal ini menurut dia, penting agar kegiatan pekerjaan pembangunan berimbas pada pemulihan ekonomi bagi daerah bahkan secara nasional.

 

"Namun demikian, bekerja tetap melalui proses yang benar dan menganut prinsip transparan sesuai aturan," ungkapnya.

 

Sebelumnya, Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono melaporkan, sejak Oktober 2020 Kementerian PUPR telah melaksanakan tender seleksi dini 3.175 paket dengan total nilai mencapai Rp 38,6 triliun. 

 

"Hingga 15 Januari ini, proses tender yang telah diselesaikan sebanyak 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun, terdiri 209 paket senilai Rp 2,1 triliun telah selesai tender dan ditandatangani kontrak pada Desember 2020, sedangkan 982 paket senilai Rp12,5 triliun ditandatangani kontrak serentak pada hari ini," ungkapnya.

 

Ditargetkan, akhir Februari sebanyak 1.984 paket senilai Rp 24 triliun akan ditandatangani kontrak. Berlanjut, Maret menyelesaikan penandatangan kontrak 1.553 paket senilai Rp 40 triliun.

 

Penandatangan kontrak dilaksanakan serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa di kantor-kantor Balai PUPR di 34 provinsi di seluruh Indonesia.(yans/ri/humasprovkaltim)

Berita Terkait