Koperasi dan UMKM di Kaltim Harus Bertambah

SAMARINDA - Pemprov Kaltim terus berusaha mengembangkan sektor kewirausahaan sebagai bagian dari upaya untuk menggerakkan perekonomian rakyat, khususnya pembangunan sektor  Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kaltim. Untuk itu, Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak meminta agar koperasi dan  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kaltim harus bertambah. 

"Pemprov Kaltim, akan terus mendukung kinerja koperasi dan UMKM serta menambah semakin banyak wirausahawan baru dan wirausahawan muda yang penuh semangat untuk mengembangkan usaha  inovatif, andal dan berkualitas," kata Awang Faroek Ishak.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah program telah digulirkan, antara lain program pelatihan bagi 1.200 wirausaha, seminar motivasi kewirausahaan, bantuan peralatan produksi dan sarana pengembangan usaha  baik kepada koperasi maupun UMKM.

Menurutnya, program bantuan sosial dan perkuatan modal, bantuan kredit/dana bergulir, Kredit Usaha Rakyat (KUR), program kemitraan dan bina lingkungan, serta program pembiayaan melalui CSR (Corporate Social Responsibility) dapat meningkatkan produksi dan kualitas produk unggulan yang dihasilkan, sehingga mampu bersaing dengan koperasi dan UMKM baik yang ada didalam maupun diluar daerah.

"Dengan sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan, diharapkan Koperasi dan  UMKM di Kaltim jumlahnya semakin meningkat dan tentunya berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat hingga dapat mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan," kata Awang Faroek.

Terkait hal itu, lanjut dia, Pemprov juga meminta dukungan dunia usaha, dengan melakukan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan pada para wirausahawan melalui program CSR. Saat ini memang sudah ada perusahaan yang melakukan itu dan kepada perusahaan yang belum melaksanakan binaan dan diklat, diimbau untuk segera membantu diklat kewirausahaan.

"Pemprov mengharapkan adanya keterlibatan dunia usaha (perusahaan) melalui program CSR baik BUMN maupun swasta yang dilaksanakan secara transparan (utamanya pendanaan) dan kegiatannya langsung pada kelompok sasaran di masyarakat,"harapnya.

Program CSR, sebut dia, juga harus memperhatikan aspek sosial di masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan, kesehatan, olahraga dan agama. Penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi (UMKM) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan potensi daerah masing-masing.

Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan program CSR untuk mendukung pengembangan seni budaya masyarakat, serta menjadikan program CSR sebagai media penyampaian informasi tentang perusahaan maupun informasi lain yang diperlukan masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik.

"Artinya antara pemerintah dengan perusahaan dapat saling bersinergi dalam melaksanakan pembangunan di daerah,"ujarnya.(mar/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation