Masyarakat Perlu Perlindungan Keamanan Pangan

SAMARINDA - Keamanan pangan (food safety) merupakan masalah yang banyak dihadapi negara-negara berkembang termasuk Indonesia dan Kaltim pada khususnya. Betapapun tinggi gizinya, lezat rasanya serta menarik penampilannya, namun bila tidak menyehatkan, makanan tersebut tidak ada artinya. Masyarakat harus mendapat perlindungan yang cukup terhadap keamanan bahan pangan yang dikonsumsi.

Demikian dikatakan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekoprov Kaltim H Bere Ali pada pertemuan Re-Orientasi Peran Pemerintah Pada Food  Safety Masuk Desa di Samarinda, Selasa (10/6).

Karena itu berdasarkan kondisi tersebut, maka kewaspadaan perlu ditingkatkan.  Pemprov memberi apresiasi yang tinggi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) dalam upaya meningkatkan komitmen  bersama untuk terus meningkatkan mutu kinerja pengawasan obat dan makanan khususnya pada daerah perdesaan yang selama ini belum sepenuhnya dapat terpantau baik.

Tantangan ke depan akan semakin rumit sehingga perlu antisipasi. Permasalahan itu diantaranya modus operandi obat dan makanan ilegal yang semakin kompleks hingga bahaya jajanan bagi anak-anak termasuk yang banyak dijual di sekolah.

"Pemprov berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu kinerja pengawasan obat dan makanan melalui pemantapan perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang membahayakan kesehatan, seiring meningkatnya obat dan makanan yang beredar," tegasnya.

Disamping itu, upaya-upaya pemberantasan obat dan makanan ilegal terus dilakukan. Begitu pula peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan pada saat-saat menjelang hari-hari besar keagamaan, baik  pada hari Lebaran dan Natal serta Tahun Baru. Pemprov Kaltim bersama Balai POM dan pihak terkait akan berusaha profesional, transparan dan akuntabel untuk pasar aman bahan berbahaya dan food safety masuk desa.

Sementara Ketua BPOM Samarinda, Fanani Mahmud mengatakan, program food safety masuk desa merupakan upaya menjamin terwujudkan keamanan pangan dengan melibatkan lintas sektor terkait. 

“Upaya ini bisa dilakukan mulai dari meningkatkan kewaspadan pribadi, meningkat ke keluarga dan masyarakat. Sehingga perlu pembagian peran lintas sektor agar bisa bersinergi mewujudkannya,” jelasnya.

Sektor yang terlibat bukan sebatas instansi pemerintah, tapi juga kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. BPOM bahkan melibatkan Gerakan Pramuka dan Kader PKK di pedesaan. (sar/sul/es/adv).

 

Berita Terkait