Orang Asing Dapat Pengawasan Ketat, Gubernur: Kewajiban Kita Beri Rasa Aman

Gubernur Kaltim H Isran Noor (tengah) pada acara Rakor Tim PORA. (riyan/humasprov kaltim).

SAMARINDA - Gubernur Kaltim H Isran Noor membuka Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) Tingkat Provinsi Kaltim Tahun 2020 di di Samarinda, Selasa (11/8).

 

 

 

Kegiatan diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kaltim bertema “Sinergitas Pengawasan Orang Asing dengan Penerapan New Normal Covid-19” dihadiri 29 anggota Tim PORA Kaltim.

Tampak Danrem 091 Aji Surya Natakesuma Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro, Kadisnaker Kaltim Suroto serta instansi terkait di Kaltim dan jajaran Forkopimda Kaltim, Kepala Divisi Kanwil Kemenkumham Kaltim.

 

 

Gubernur Isran Noor sangat mengapresiasi Rakor Tim PORA dalam upaya optimal melindungi serta memberikan rasa aman bagi orang asing dan masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19.

"Ini kewajiban kita, sesuatu hal yang sangat penting dan mendasar. Kita sebagai negara yang berdaulat. Pengawasan bagi orang asing bentuk implementasi kedaulatan negara," kata Isran Noor.

 

 

Keberadaan orang asing lanjutnya, tentu juga memberi manfaat bagi bangsa, juga Kaltim sebagai daerah destinasi wisata dan investasi.

"Namun tetaplah kondusifitas daerah harus terus terpelihara. Selain penegakan hukum dan pengawasan ketat, juga bagaimana orang asing ini benar-benar membawa manfaat bagi perekonomian daerah," jelasnya.

 


Semantara Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim Agus Subandriyo mengungkapkan Tim PORA sudah berjalan dan tidak ada kendala maupun masalah di lapangan dalam mengawasi orang asing.

"Rakor ini update kita, terutama berkaitan kondisi pandemi Covid-19. Tim PORA terus optimal di lapangan dan ada orang asing masuk, kita terus awasi. Terlebih jangan sampai ada kasus positif Covid," ujar Agus Subandriyo.

Pembukaan ditandai pemukulan gong oleh Gubernur Isran Noor dan pemberian cindremata oleh Kakanwil Kemenkumham Kaltim. (yans/ri/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation