Pelantikan Anggota Dewan Pengawas BPD Kaltim


 

 Gubernur : Jadilah yang Terdepan

SAMARINDA - Terobosan pemasaran dan aktivitas layanan perbankan didukung pengawasan yang baik mampu menjadikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim sebagai bank yang unggul dan profesional.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak pada  pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Anggota Dewan Pengawas Non Independen dan Anggota Sekretariat Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim di Pendopo Lamin Etam, Selasa (25/10).

Menurut dia, BPD sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di bidang keuangan kian dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik.

“Bankaltim sebagai bank yang unggul dan profesional harus dipercaya masyarakat dan mampu menghasilkan nilai tambah yang diandalkan bagi perbaikan perekonomian dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim,” kata Awang Faroek.

Gubernur menjelaskan pelantikan Anggota Dewan Pengawas BPD Kaltim ini mengandung makna penting sebagai perwujudan dari komitmen bersama untuk memperbaiki manajemen lembaga perbankan tersebut.

Terutama dalam meningkatkan fungsinya sebagai agent of development di daerah, sehingga menjadi motor penggerak perekonomian dan pembangunan serta kebanggaan masyarakat Kaltim.

Awang kembali mengingatkan tantangan yang dihadapi semakin berat dan Dewan Pengawas harus senantiasa memantau perkembangan BPD agar tidak tertinggal dalam persaingan atau kompetisi perbankan.

Sebaliknya ujar Awang, BPD harus menjadi lembaga perbankan terdepan dan mampu berkompetisi secara sehat dalam suasana persaingan perbankan yang semakin ketat dewasa ini.

“Kepada anggota dewan pengawas saya harapkan agar segera membuat program kerja di bidang pengawasan yang terencana dan sistematis, sejalan dengan visi dan misi BPD Kaltim,” harap Awang Faroek.

Dilantik dan diambil sumpahnya Dr H Rusmadi sebagai  Anggota Dewan Pengawas Non Independen dan H Nazrin selaku Anggota Sekretariat Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Kaltim. (yans/sul/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation